Lebih lanjut, Ruki mengatakan, perlu common sense dan hati nurani apakah sebuah pemberian itu berpotensi pada gratifikasi atau tidak. Kalau pemberian itu berhubungan dengan jabatan, pemberian itu bisa menimbulkan konflik kepentingan. Conflict of interest adalah roots of corruption.

”Kalau pemberiannya sudah ada hubungannya dengan jabatan, mari kita berusaha belajar menolak. Karena saya khawatir pemberian itu bisa menimbulkan konflik kepentingan. Akar korupsi adalah penyakit tidak mampu me-manage yang namanya konflik kepentingan,” terangnya.

Meski begitu, pihaknya berterima kasih karena perkembangan pengendalian gratifikasi sangat bagus. Laporan gratifikasi sudah semakin banyak dan bahkan beberapa institusi sudah membuat unit pengendali gratifikasi.

”Saya sebenarnya ingin gratifikasi nggak usah dilaporkan ke KPK. Cukup di institusi masing-masing. Kalau di bank kan ada direktur kepatuhan, di provinsi ada inspektur pengawas umum. Di situ saja dikelola. Kalau semua bisa melaksanakan dengan baik, Insya Allah kehidupan kita menjadi normal,” katanya

Sementara itu, Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan ada banyak cara untuk mengendalikan gratifikasi. Antara lain dengan membuat komite integritas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan menginstruksikan agar para pejabat melaporkan harta kekayaannya.

”Saya membuat komite integritas hingga tingkat bawah. Sampai saya ’iming-imingi’ kalau mau jadi whistle blower, ngawasi teman-temanmu apalagi pada perilaku yang tidak benar, saya sekolahkan, saya promosikan jabatan,” katanya. (ric/ce1)