Eko Haryanto
Eko Haryanto
Eko Haryanto
Eko Haryanto

”Kalau katanya gratis tapi praktiknya ada pungutan, itu sudah masuk pungli. Kalau sudah pungli, Pj Wali Kota Semarang Tavip Supriyanto dan dinas terkait harus menindak tegas.”

Eko Haryanto, Koordinator Divisi Monitoring Kinerja APH KP2KKN Jateng

SEMARANG – Dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen analisis dampak lalu lintas (Andalalin) di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang mendapat sorotan dari sejumlah pihak. Apalagi biaya yang ditarik mencapai Rp 7,5 juta-Rp 10 juta. Bahkan, dalam pengurusan dokumen Andalalin untuk pendirian hotel mencapai Rp 30 juta. Padahal selama belum ada Perda Andalalin, pengurusannya tanpa dipungut biaya alias gratis. Hal ini sudah ditegaskan oleh Kepala Dishubkominfo Kota Semarang, Agus Harmunanto.

Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) Komite Penyidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto menyayangkan jika dalam pengurusan dokumen Andalalin di Kota Semarang masih dipungut biaya. Padahal jelas-jelas, sebelum ada Perda, pengurusannya gratis.