KENDAL – Praperadilan mantan bupati Kendal, Siti Nurmarkesi masih disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kendal. Dalam kasus ini, mantan orang nomor satu di Kendal itu mempermasalahkan penahanannya yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal pada pertengahan bulan lalu. Sebab penahanan dinilai melanggar proses undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).

Tekad Markesi menggugat Kejari Kendal secara praperadilan ini disidangkan oleh hakim tunggal wakil ketua PN setempat, Mulyadi. Masing-masing pihak baik penggugat yakni Markesi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti ke muka persidangan. Begitupun tergugat yakni Kejari Kendal juga demikian.

Mulyadi mengatakan, pihaknya juga telah mendengarkan kesimpulan dari penggugat dan tergugat, sehingga tinggal mengambil keputusan dalam kasus tersebut. “Sidang memasuki tahap akhir, sehingga akan kami sampaikan putusannya pada besok (hari ini, Red) Senin (9/11),” katanya, kemarin.

Sebelumnya, kuasa hukum Markesi, Arif NS menyampaikan sedikitnya lima bukti yang dikuatkan dengan keterangan saksi ahli. Lima bukti tersebut berupa salinan putusan Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, salinan akta permohonan kasasi ke MA, dan tanda terima penyerahan memori kasasi dari penasehat hukum terdakwa ke MA.

Atas dasar tersebut, Arif menyatakan keberatan atas penahanan kliennya yang hanya didasarkan pada putusan PT Tipikor Semarang. Sementara, pada saat penahanan, kliennya sudah melakukan kasasi di MA. Dengan kata lain, kewenangan penahanan ada pada MA bukan lagi PT Tipikor Semarang. Meskipun, kata Arif, ada perintah penahanan dalam amar putusan yang dibuat oleh pengadilan rasuah ditingkat banding Semarang. “Tanggal 23 September 2015 kami sudah surat tanda penerimaan berkas perkara kasasi pidana atas klien kami (Markesi, Red) dari MA. Jadi perkara pengajuan kasasi kami telah diterima dan diproses oleh MA,” jelasnya.