Selain itu, PNS di lingkungan Pemprov Jateng pun menyebar di seluruh titik di Kota Semarang. Artinya mereka benar-benar membutuhkan moda transportasi untuk bisa sampai di lokasi kerja. Justru dengan kebijakan ini, membuat kinerja PNS sedikit terhambat karena harus mencari transportasi lain. Sedangkan transportasi dari Pemprov Jateng hanya terbatas. ”Kalau mereka tinggal di Banyumanik atau Mijen kan cukup jauh, sementara tidak ada transportasi masal yang benar-benar on time kedatangannya. Apa itu justru tidak menghambat kinerja PNS,” tambahnya.

Dewan sebenarnya mengapresiasi kebijakan Gubernur Jateng tentang Jumat tanpa kendaraan bermotor bagi PNS Pemprov. Tapi harus diimbangi dengan berbagai persiapan, agar kebijakan itu bisa berjalan maksimal. Tidak ada gunanya jika hanya memindahkan emisi dari parkiran Pemprov Jateng ke Taman KB. ”Mestinya kalau mau ambil kebijakan dikaji lebih dalam. Jangan asal menerapkan tanpa ada persiapan matang, jadinya malah justru menyusahkan,” kata anggota Komisi B DPRD Jateng, Achsin Ma’ruf.

Politisi PAN ini meminta gubernur tidak hanya mengurusi masalah kendaraan bagi PNS saja. Jika memang mau tegas, larangan untuk tidak berkendara bagi PNS setiap hari justru lebih bagus. Toh nyatanya para PNS juga bekerja di dalam ruangan dan tidak banyak aktivitasnya di luar. ”Tapi ya harus konsisten dan ada penerapan sistem yang bagus. Kalau memang benar-benar tujuannya bagus,” tambahnya. (fth/ric/ce1)