BELUM MAKSIMAL : Selain menggunakan sepeda, banyak PNS Pemprov yang masih menggunakan sepeda motor pada Jumat tanpa kendaraan bermotor. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BELUM MAKSIMAL : Selain menggunakan sepeda, banyak PNS Pemprov yang masih menggunakan sepeda motor pada Jumat tanpa kendaraan bermotor. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BELUM MAKSIMAL : Selain menggunakan sepeda, banyak PNS Pemprov yang masih menggunakan sepeda motor pada Jumat tanpa kendaraan bermotor. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BELUM MAKSIMAL : Selain menggunakan sepeda, banyak PNS Pemprov yang masih menggunakan sepeda motor pada Jumat tanpa kendaraan bermotor. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – DPRD Jateng menilai kebijakan Jumat tanpa kendaraan bermotor bagi PNS di pemprov merupakan terobosan dari gubernur. Tapi sayang, gubernur terkesan memaksakan dan tidak ada persiapan yang matang dalam penerapan di lapangan. Buktinya, saat diterapkan Jumat lalu, banyak PNS yang justru melanggar aturan tersebut.

Salah satu penyebabnya karena kebijakan itu tidak dibarengi dengan adanya moda transportasi masal. Sebab meski PNS dilarang membawa kendaraan, selama ini tidak ada kendaraan umum yang melintas dan diberikan halte di dekat lingkungan Pemprov Jateng. ”Kebijakan ini bagus, tapi karena tidak ada persiapan malah merepotkan banyak orang,” kata Ketua Komisi B DPRD Jateng, Chamim Irfani.

Politisi PKB ini mencontohkan, sebelum kebijakan diberlakukan, titik kepadatan kendaraan hanya di area Pemprov Jateng. Tapi sekarang, area kemacetan berpindah di sekitar Jalan Pahlawan sampai Taman KB. Kondisi ini cukup beralasan, karena banyak PNS yang kemudian memarkir kendaraan di luar lingkungan pemprov. ”Jika kondisinya seperti ini kan justru merepotkan masyarakat umum. Mereka mau melintas justru terjebak macet gara-gara kebijakan ini,” ujarnya.