SEMARANG – Pasca putusan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang yang menolak seluruh gugatan warga Kabupaten Batang atas diterbitkannya SK Gubernur Jateng Nomor: 590/35 tahun 2015 tentang persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, pihak konsorsium saat ini telah menyediakan dana untuk proses konsinyasi pembebasan lahan.

”Dana konsinyasi sekitar Rp 400 miliar telah dititipkan di pengadilan. Rata-rata masing kepala keluarga yang berjumlah 70 orang itu mendapat Rp 80 ribu sampai Rp 95 ribu per meter persegi,” ungkap Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah Teguh Dwi Paryono, Rabu (7/10).

Berdasarkan jumlah tersebut, lanjut Teguh, warga yang menerima pembayaran pembebasan lahan dengan konsinyasi ini dipastikan akan rugi. Sebab, jika dibandingkan dengan mekanisme pembayaran sebelumnya yang ditawarkan pemerintah dengan masing-masing kepala keluarga menerima Rp 100 ribu per meter persegi. ”Itu konsekuensi yang harus diterima oleh warga yang sebelumnya menolak pembayaran ganti rugi,” imbuhnya.

Teguh menegaskan akan segera melaksanakan keputusan tersebut. Disinggung adanya rencana warga yang akan mengajukan upaya hukum kasasi lantaran tidak puas dengaan keputusan itu, Teguh mengaku tetap menghormatinya. Namun jika ternyata dalam 14 hari kerja sejak putusan itu ditetapkan, maka pelaksanaan UU No 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dapat dilaksanakan.

”Jika demikian, akhirnya regulasi yang berbicara. Padahal jauh sebelumnya kita terus melakukan pendekatan. Namun dari mereka terus melakukan resistensi. Mau tidak mau UU No 2/2012 harus dilaksanakan,” bebernya menambahkan batas akhir pelaksanaan keputusan itu pada 24 Oktober 2015 mendatang.

Ditambahkan Teguh, proses pembangunan PLTU Batang ini telah memasuki tahap pemerataan lahan (landscaping) dan persiapan pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya, tinggal melanjutkan lahan yang saat ini masih disengketakan. ”Untuk targetnya pasti molor, dari yang sebelumnya 2017 menjadi 2018,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dari sejumlah lahan yang terkena dampak pembangunan PLTU, masih ada 92 bidang tanah yang hingga saat ini belum bisa dibebaskan. Yakni di Desa Ujungnegoro 16 bidang dengan luas 27.189 meter persegi dengan 11 orang pemilik tanah. Di Desa Karanggeneng ada 49 bidang tanah dengan luas 70.086 meter persegi dan pemilik tanah mencapai 35 orang. Serta di Desa Ponowareng ada 27 bidang tanah, dengan luas 28.534 meter persegi serta jumlah pemilik tanah mencapai 24 orang. (fai/zal/ce1)