BERSIH-BERSIH: Seorang petugas Konservasi Candi Klero sedang membersihkan candi dengan alat seadanya. (MUNIR ABDILLAH/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
PUKULAN TELAK: Anak-anak muda yang siap bertanding sepak bola di Pra PON XIX kemarin di Stadion Jatidiri Semarang harus menelan kekecewaan lantaran pertandingan urung terlaksana akibat larangan Menpora dan pihak kepolisian. (BASKORO S/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PUKULAN TELAK: Anak-anak muda yang siap bertanding sepak bola di Pra PON XIX kemarin di Stadion Jatidiri Semarang harus menelan kekecewaan lantaran pertandingan urung terlaksana akibat larangan Menpora dan pihak kepolisian. (BASKORO S/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Ajang babak kualifikasi PON XIX/2016 akhirnya dibuat berantakan. Setelah beberapa Zona batal digelar, kini giliran pelaksanaan kualifikasi PON Zona II atau Zona Jawa urung digelar. Sebanyak 10 pertandingan Zona Jawa yang seharusnya digelar di Stadion Jatidiri Semarang hingga 15 Oktober 2015 mendatang dipastikan batal digelar lantaran pihak Panpel tidak mendapatkan restu dari pihak Kepolisian.

Panpel Zona Jawa sendiri sebenarnya sudah mendapatkan surat ijin menggelar pertandingan dari Polda Jateng pada Senin (5/10) kemarin. Namun hari (6/10) ini, dua jam sebelum kick off laga perdana yang mempertemukan antara tuan rumah Jateng versus DIJ pihak kepolisian akhirnya mencabut surat izin menggelar pertandingan tersebut.

Pihak kepolisian akhirnya mencabut izin gelaran babak kualifikasi Zona Jawa lantaran pihak Mabes Polri tidak memberikan rekomendasi gelaran Pra PON setelah sebelumnya, tim transisi bentukan Kemenpora mengirimkan surat kepada seluruh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI dengan tembusan kepada Mabes Polri. Dalam surat bernomor 175/ TT–KEMENPORA/IX/2015 disebutkan bahwa penggunaan anggaran negara dalam kegiatan Pra PON, APBN dan APBD harus berkoordinasi dan disupervisi tim transisi berdasarkan SK Menpora. Sehingga bila tidak melaporkan hal tersebut Asprov berarti melanggar aturan. Dan Tim Transisi akan mengambil tindakan hukum tegas, sesuai dengan peraturan perundangan bekerja sama dengan KPK, kepolisian dan kejaksaan.