Rondiyah SE MSi-web.

Oleh : Rondiyah, SE, M.Si
Saat ini posisi desa sangat strategis seiring dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Melalui UU ini, keberadaan desa sangat diperhitungkan terutama oleh pemerintah pusat.

Barangkali, pemerintah maupun para wakil rakyat telah memiliki semangat yang sama, yakni ingin membangun negara ini berawal dari membangun desa. Dengan kata lain, membangun kota dari desa. Dengan begitu, desa dengan sendirinya menjadi kota dengan pembangunan yang tak kalah dengan perkotaan. Model atau pola pembangunan dari desa ini, diharapkan bisa menghilangkan stigma jejak ketertinggalan yang identik terjadi di pedesaan.

Salah satu upaya untuk mengentaskan desa dari wilayah keterpinggiran (pheripery) ini, maka pemerintah pusat menggelontorkan bantuan dana yang nilainya tidak sedikit. Menteri Desa, Marwan Ja’far menyampaikan anggaran untuk desa pada 2015 sebesar Rp 20 triliun. Dana itu dibagi untuk 74.053 desa se Indonesia. Setiap desa bakal memperoleh alokasi sebesar Rp 200 juta hingga Rp 240 juta. Itupun tergantung dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana desa itu dinilai cukup untuk membangun desa, termasuk untuk membangun saluran irigasi, pengembangan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) dan lainnya (Jawa Pos Radar
Semarang/24/3).