SEMARANG – DPRD mendesak Pemprov Jateng segera merealisasikan pencairan anggaran hibah untuk kelompok masyarakat. Desakan ini muncul setelah keluarnya Surat Edaran Mendagri No 900/4627/SJ tertanggal 18 Agustus 2015. Sebab, dalam APBD 2015 anggaran hibah sebesar Rp 2,913 miliar tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengatakan, Surat Edaran Mendagri itu mestinya bisa dijadikan dasar hukum pencairan dana hibah dan bansos yang ada. Sebab, dalam SE tersebut diatur bahwa pencairan bansos dan hibah bisa dilanjutkan asal sudah masuk dalam dokumen APBD 2015. ”Saya kira dengan adanya SE ini harus segera dicairkan. Karena dana hibah selama ini bisa berperan dalam pembangunan Jateng,” katanya, kemarin.

Hadi menambahkan, syarat teknis dalam SE itu menyebutkan bahwa penerima tidak harus terdaftar di Kemenkumham melainkan cukup terdaftar dengan surat keterangan terdaftar (SKT) di Kesbangpolinmas kabupaten/kota atau Pemprov Jateng. ”Seharusnya pemprov segera merealisasikan bantuan hibah ke masyarakat, mereka sudah menunggu di tengah ketidakpastian,” ujarnya.

Sejumlah kelompok yang setelah Nota Kesepakatan Hibah Daerah (NPHD) ke Semarang bahkan langsung mencari talangan untuk realisasi karena dalam perjanjian NPHD diharuskan 2 bulan Lpj, sehingga mereka mencari uang dulu. Hibah pemprov ada yang berupa hibah uang dan hibah barang. Misalnya perbaikan saluran, rumah tidak layak huni, masjid, musala, pendidikan, pavingisasi, ternak, alat produksi, pengadaan air bersih dan lain-lain. SE ini sebagai aturan teknis terbitnya UU 23 tahun 2014 tentang pemda pasal 298 ayat 5 mengharuskan penerima bantuan hibah harus berbadan hukum. ”Akibatnya ribuan penerima hibah yang sudah masuk dalam dokumen APBD 2015 bahkan yang sudah menandatangani NPHD tidak jelas nasibnya,” tambahnya.

Anggota Komisi D DPRD Jateng, Muhammad Ngainurrichald mengatakan, selama ini dana hibah sangat bermanfaat bagi pembangunan di Jateng. Sejumlah pembangunan dan perekonomian bisa berjalan dengan adanya bantuan tersebut. ”Saya kira dana hibah ini sangat ditunggu-tunggu karena bermanfaat bagi masyarakat Jateng,” katanya.

Ia mencontohkan, alokasi dana hibah untuk pembangunan rumah tak layak huni (RTLH) di Jateng tahun ini sebesar Rp 21,34 miliar. Tahun ini tercatat ada 2.134 RTLH yang mestinya menerima bantuan masing-masing Rp 10 juta. ”Untuk mengurangi jumlah RTLH kan butuh langkah konkret. Jadi saya kira dengan adanya bantuan ini sedikit demi sedikit bisa mengatasi masalah itu,” tambahnya. (fth/ric/ce1)