SEMARANG – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana mengambil alih aset barang tak bergerak yang saat ini masih diatasnamakan DPD dan DPC. Khusus di Jateng, aset berupa kantor DPC dan DPD diperkirakan bernilai hingga ratusan miliar rupiah jika dinominalkan.

Ketua Tim Konsolidasi Aset DPP PDIP, Juliari P Batubara mengatakan pendataan dan penertiban aset sebagai langkah penting menjadikan PDIP sebagai parpol modern. Hal itu juga merupakan kewajiban partai sesuai dengan UU Parpol. Yakni parpol harus memiliki laporan neraca, arus kas, dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN.

”Kami minta semua DPC dan DPD untuk menyerahkan dokumen legalitas kantor sekretariat. Nanti akan dibaliknamakan atas nama DPP. Semua biaya, seratus persen menjadi tanggung jawab DPP,” kata Juliari pada Rapat Koordinasi Tim Konsolidasi Aset Partai di Panti Marhaenis, kantor DPD PDIP Jateng, Jumat (21/8).

Dalam rakor tersebut, hadir pimpinan maupun pengurus DPC PDIP dari 35 kabupaten/kota di Jateng. Menurut Wakil Bendahara Umum DPP PDIP ini, saat ini masih banyak kantor yang masih atas nama DPC/DPD maupun perseorangan. Namun untuk jumlah detailnya, dia belum bisa menyampailkan. ”Saat ini terus kita telusuri dari setiap DPC,” katanya.

Dalam prosesnya, balik nama kantor atas nama DPP akan lebih mudah jika saat ini kantor sudah atas nama DPC atau DPD. Namun jika ada yang masih atas nama perseorangan maka akan dicarikan win-win solution. ”Tapi kalau yang punya tetap tidak mau, ya kami tidak bisa apa-apa,” katanya.

Sampai saat ini, pendataan aset sudah dilakukan di Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Sementara untuk Jateng dan Jatim ditarget rampung akhir ahun 2015. Jika aset tidak bergerak berupa gedung sudah terdata, akan dilanjutkan dengan pendataan aset barang bergerak. Mulai dari mobil hingga perangkat elektronik lainnya yang ada di kantor sekretariat.

Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDIP Jateng Bona Ventura Sulistiana mengatakan pendataan itu juga menjadi prioritas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, kepemilikan kantor Sekretariat DPD/DPC harus atas nama partai. Bukan menyewa atau milik anggota. ”Aset partai harus diberikan pada DPP dengan dicatatkan pada notaris. Ini menjadi tanggung jawab pengurus,” imbuhnya. (ric/ce1)