Oleh:
Iskandar Simorangkir

KENAIKAN harga merupakan hal yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat. Dalam istilah ekonomi, kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus disebut dengan inflasi. Beberapa hal yang dapat menjadi pemicu inflasi antara lain kebijakan pemerintah terkait subsidi BBM serta perayaan hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sebagaimana yang terjadi pada Idul Fitri, 17 Juli lalu. Sesuai publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah pada 3 Agustus lalu, pada Juli 2015, Jawa Tengah mencatatkan angka inflasi sebesar 0,92 persen tertinggi sejak Januari 2015. Bagaimana Ramadan dan Idul Fitri mendorong inflasi?

Bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri merupakan peristiwa penting bagi pemeluk agama Islam. Di Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, peristiwa tersebut disambut meriah setiap tahunnya. Berbagai kebiasaan dan tradisi mewarnai Ramadan dan Idul Fitri, seperti buka puasa bersama, penyediaan takjil, mudik, dan halalbihalal.

Tradisi tersebut mendorong masyarakat untuk mengonsumsi makanan jadi atau bahan makanan dengan jumlah lebih banyak. Di sisi lain, tradisi mudik juga mendorong permintaan akan sarana transportasi yang meningkat tajam. Lonjakan permintaan ini kemudian berujung pada kenaikan harga, atau disebut dengan demand pull inflation.

Melihat data historis, kenaikan harga saat Ramadan dan Idul Fitri terutama terjadi pada komoditas di kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi. Pada kelompok bahan makanan antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, beras, dan bawang merah. Sedangkan pada kelompok transportasi, tarif angkutan udara dan angkutan antar kota juga memberikan andil.

Di Tahun 2015?
Inflasi tinggi pada Juli lalu menandakan pola inflasi sebagaimana dijabarkan di atas kembali berulang. Angka 0,92 persen (mtm) tidak jauh dari rata-rata historisnya dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai gambaran, dalam 5 tahun terakhir, inflasi saat hari raya Idul Fitri sebesar 0,81 persen (mtm). Capaian Jawa Tengah memang berada di atas rata-rata, namun masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 0,93 persen (mtm).

Dalam rangka meredam gejolak inflasi ini, berbagai upaya dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia dalam wadah yang disebut Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah melakukan peningkatan koordinasi antar instansi, pemantauan pasokan dan distribusi, bahkan dengan melakukan pantauan langsung ke pasar, serta penyelenggaraan pasar murah dan operasi pasar.

Selain upaya berbagai instansi seperti di atas, perilaku masyarakat juga turut berperan dalam capaian angka inflasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, inflasi dua bulan terakhir ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan. Perilaku masyarakat, terutama dalam berbelanja sangat memengaruhi tingkat permintaan. Belanja berlebihan dalam euforia Ramadan dan Idul Fitri sudah terbukti meningkatkan permintaan dan pada akhirnya inflasi.

Karena itu, dalam menjaga kestabilan harga, masyarakat dapat memberikan andil cukup besar dengan cara tidak mengonsumsi secara berlebihan dan lebih bijak dalam berbelanja. Dengan konsumsi atau permintaan yang wajar, tingkat inflasi dapat terjaga di level aman.

Melihat dari pencapaian inflasi di bulan Juli, target inflasi tahun 2015 yang sebesar 4±1 persen (yoy) diperkirakan dapat tercapai. Sebagai informasi, akumulasi inflasi 2015 sejak Januari sampai dengan Juli tercatat 1,41 persen (ytd), cukup jauh di bawah target. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang dapat mendorong inflasi lebih tinggi, di antaranya tahun ajaran baru yang mendorong kenaikan biaya pendidikan, serta dampak El Nino.

Cuaca ekstrem tersebut menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan berpotensi kekeringan di sejumlah daerah sehingga mengakibatkan gagal panen/puso terhadap hasil pertanian yang pada akhirnya terjadi kenaikan harga komoditas hasil pertanian. Jika kondisi tersebut dapat kita jaga bersama, tentu target inflasi tersebut dapat tercapai. Inflasi rendah dan stabil sudah pasti menjadi dambaan kita semua demi kesejahteraan masyarakat. (*)