SEMRAWUT: Kondisi parkir di Jalan Pandanaran II, tepatnya di depan SMKN 4 Semarang yang memakan bahu jalan hingga kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SEMRAWUT: Kondisi parkir di Jalan Pandanaran II, tepatnya di depan SMKN 4 Semarang yang memakan bahu jalan hingga kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

”Parkir liar harus ditertibkan. Pemkot Semarang harus tegas. Parkir liar itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena kalau kendaraan yang diparkir hilang, tidak mau mengganti, apalagi tanpa ada karcis parkir.”
eko haryanto-web
Eko Haryanto
KP2KKN Jateng

SEMARANG – Dugaan adanya kebocoran pendapatan dari sektor parkir di Kota Semarang mendapat sorotan Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng. KP2KKN menilai menguapnya pendapatan parkir lantaran maraknya juru parkir (jukir) liar, dan jukir yang tak memberikan tiket/karcis parkir, berpotensi terjadinya praktik korupsi.

Koordinator Monitoring Aparat Penegak Hukum (APH) KP2KKN Jateng, Eko Haryanto mengatakan, potensi parkir di Kota Semarang sangat besar. Sehingga apabila target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor ini sebesar Rp 3,7 miliar setahun tidak tercapai, menurutnya, hal itu bisa diduga ada indikasi tindak pidana korupsi.

”Dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Semarang harus bertanggung jawab. Kalau memang ada penurunan atau tidak tercapai target, seharusnya segera diusut. Pengusutannya mudah, dicek karcisnya habis berapa, dan yang dicetak berapa, baru disinkronkan,” kata Eko saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Senin (10/8).

Apabila pendistribusian dan proses mencetak karcis parkir disalahgunakan, Eko menilai hal itu dipastikan ada oknum yang bermain dengan cara kongkalikong dengan pengelola parkir dan juru parkir.

”Kalau ada penurunan pendapatan atau tidak memenuhi target, maka harus ditelusuri siapa aktor-aktor yang bermain, baik dari dinas pengelolanya, pengelola parkir, hingga juru parkirnya,” ujarnya.

Menurut Eko, perparkiran di Kota Semarang berpotensi menghasilkan PAD yang tinggi. Sehingga tidak masuk akal apabila target pendapatan tidak terpenuhi.

”Ini bisa saja ada permainan antara oknum dinas, pengelola parkir (seperti dari ormas atau lembaga), dan juru parkir. Kota Semarang itu banyak tempat parkir kok tidak terpenuhi,” sentilnya.

Eko menyarankan dinas terkait dan Pemkot Semarang untuk turun tangan menata parkir liar agar bisa tertib.

”Parkir liar harus ditertibkan. Pemkot Semarang harus tegas. Parkir liar itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena kalau kendaraan yang diparkir hilang, tidak mau mengganti, apalagi tanpa ada karcis parkir,” katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat harus tegas mendesak pemerintah agar menertibkan parkir liar. Penertiban tersebut, lanjut Eko, bisa dengan memberi teguran dan sanksi pidana.

”Contoh saja di Solo, dulu ada penarikan retribusi penarikan biaya masuk terminal. Setelah diproses oleh penegak hukum, ternyata terungkap dimainkan kepala terminal, sama halnya parkir di Kota Semarang, perlu diusut bila tak mencapai target,” ungkapnya.

Dia justru menyarankan agar parkir bisa bermanfaat untuk mendongkrak PAD dengan melegalkan semua juru parkir. Namun dengan catatan ada MoU (nota kesepakatan) baik pengelola parkir, juru parkir dan dinas terkait.

”MoU-nya dibuat jelas, ada sanksinya jika melanggar, ada kontraknya, dan tidak menyalahi aturan. Kalau ada yang menyalahi MoU dan tidak layak, jangan digunakan lagi. Izinnya dicabut,” tandasnya.

Menanggapi tidak tercapainya target pendapatan parkir di Kota Semarang, Eko merekomendasi untuk dilakukan audit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sehingga kalau ada penyelewengan, bisa diproses.

”Masyarakat bisa mendesak pemerintah agar masalah perparkiran yang dikelola Dishubkominfo secepatnya dilakukan audit BPK,” ujarnya.

Dugaan adanya kebocoran pendapatan dari sektor parkir di Kota Semarang juga mendapat perhatian dari Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Ngargono. Ia menilai masih rendahnya pendapatan parkir lantaran maraknya jukir liar, dan jukir lantaran pemkot tidak pernah serius untuk memberikan tindakan tegas.

”Seharusnya pemkot membentuk tim supervisi yang beranggotakan aparat keamanan atau TNI. Jadi kalau ada persoalan parkir di lapangan, tim supervisi itu yang menyelesaikan. Hal itu dilakukan jika pemkot tidak memiliki taring untuk menyelesaikan persoalan parkir yang dikuasai oleh para preman di lapangan,” katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (10/8).

Terkait larangan parkir di sejumlah kawasan seperti Simpang Lima dan Jalan Pandanaran, seharusnya pemkot menyediakan lahan parkir yang luas untuk mengakomodasi kendaraan yang akan parkir di dua kawasan tersebut. Apalagi kedua kawasan tersebut merupakan pusat bisnis dan keramaian. Tidak tersedianya lahan parkir itu, yang memicu banyak munculnya jukir liar.

”Kalau hanya dilarang parkir, menurut saya tidak dapat menyelesaikan masalah. Solusi konkret yang pernah kami sarankan kepada pemkot dengan menggandeng kantor-kantor yang areanya digunakan untuk parkir.

Misalnya, di Jalan Pahlawan itu kan ada gedung gubernuran, kantor DPRD, dan kantor Dinperindag, mereka mesti memiliki kantong-kantong parkir yang di luar jam kantor pasti kosong,” tuturnya.

Selain itu, menurut Ngargono, ke depan parkir harus memikirkan masalah asuransi. Jika parkir untuk sepeda motor Rp 1.000 dan parkir mobil Rp 2 ribu ditambah asuransi 25 persen ataupun 10 persen, hal tersebut diimbangi dengan jaminan yang jelas.

”Jadi, nanti kalau ada kendaraan yang hilang, harus diganti berapa persennya. Itu akan meningkatkan performa perparkiran di Kota Semarang. Itu juga memberikan jaminan kepada konsumen, jika parkir di Semarang itu aman,” tandasnya.

Terpisah, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono, mengatakan, potensi PAD dari sektor parkir di Kota Semarang sebenarnya sangat tinggi. Namun potensi tersebut tidak belum digarap dengan baik oleh Pemkot Semarang.

”Selama ini, pendapatan per tahun untuk parkir di Kota Semarang hanya Rp 3 miliar, padahal bisa 3 kali lipat jika dikelola dengan baik,” kata Ari saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Senin (10/8).

Dikatakan, pengelolaan parkir di Kota Semarang, baik pengelolaan parkir khusus, parkir di tepi jalan umum, dan pajak parkir, sudah menjadi keputusan Panja (Panitia Kerja) DPRD Kota Semarang untuk melakukan tindak lanjut.

”Sekarang tim sudah melakukan mapping. Jika tidak menemui target, berarti ada indikasi pengelolaan parkir tidak secara transparan dan akuntabel. Ini mestinya Panja sudah semakin jelas arah mapping-nya agar keputusan Panja terhadap pengelolaan parkir ini semakin wajar dan baik,” tuturnya.

Ia melihat persoalan parkir dari hasil audiensi dan public hearing terhadap kantong-kantong parkir yang dikelola swasta juga masih belum maksimal di dalam pencapaiannya. Selain itu, pengelolaan parkir di tepi jalan umum juga masih banyak menyisakan pekerjaan rumah.

”Kita tidak ada masalah tentang kelompok mana saja yang mau mengelola parkir di tepi jalan umum. Tetapi yang paling penting, semua di bawah kontrol dan evaluasi dari pemkot. Jangan sampai kemudian memunculkan parkir-parkir liar. Menariknya itu, parkir liar tersebut menggunakan karcis atas nama pemerintah, tetapi malah masuk ke kantong pribadi dan tidak disetorkan ke kasda,” katanya.

Diakui, polemik soal parkir sudah cukup lama dan cukup panjang. Yang lebih membuat miris, katanya, tindak lanjut pemerintah tidak ada. Hal tersebut terlihat jelas kondisi parkir di depan RS Telogorejo.

”Di depan RS Telogorejo sudah dibeton semua untuk parkir. Padahal untuk ketersediaan lahan parkir itu menjadi tanggung jawab kantor/lembaga setempat, bukan malah menutup saluran drainase untuk parkir. Pantas saja persoalan banjir di Kota Semarang tidak pernah terurai, salah satu penyebab ya itu, menutup saluran drainase untuk parkir,” tuturnya.

Menurutnya, Pemkot Semarang masih kurang tegas dalam menanggapi masalah tersebut. Karena itu, ia berharap Pemkot dan DPRD Kota Semarang membuat terobosan bagaimana meminimalisasi atas ketidaktertiban dan kehilangan potensi parkir itu dengan belajar dari kota-kota besar, seperti Bandung yang sudah menerapkan e-parking atau parkir elektronik. (jks/ewb/aro/ce1)