PELANTIKAN : Sekda Pemkab Pekalongan, Mukaromah Syakoer, saat melantik 99 kepala SD, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PELANTIKAN : Sekda Pemkab Pekalongan, Mukaromah Syakoer, saat melantik 99 kepala SD, kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KAJEN–Lantaran tidak disiplin dan tertib dalam administrasi dan keuangan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Mukaromah Syakoer, ingatkan 99 kepala SD yang baru dilantik di aula lantai I Setda Pekalongan, Jumat (3/7) kemarin.

“Berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap tata kelola keuangan yang ada di Kabupaten Pekalongan, masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Dan satu-satunya penyebab WDP tersebut, adalah tata kelola aset yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak baik,” tegas Mukaromah usai mengukuhkan 99 kepala SDN.

Menurutnya, pada tahun 2013 yang dikecualikan semula hanya Rp 44 miliar, namun di APBD tahun 2014 naik menjadi Rp 868 miliar. Setelah diperiksa di lapangan, ternyata permasalahannya adalah tata kelola aset yang ada di sekolah-sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
”Untuk itu, tolong bapak-ibu kepala sekolah, karena aset ini sebetulnya bukan pekerjaan sulit, tetapi pekerjaan gampang. Namun membutuhkan komitmen tinggi dan keseriusan. Hanya tinggal mencatat setiap mutasi yang terjadi setiap bulan, baik mutasi keluar maupun mutasi masuk. Namun, semua itu kalau tidak diniati dengan ikhlas, mustahil aset dapat dikelola dengan baik,” tandas Mukaromah.

Karena itu, katanya, kepala sekolah dituntut mampu bersikap tegas dan berani dalam mengambil keputusan. Harus kreatif dan inovatif, serta mau terus meningkatkan kemampuan diri. “Jabatan kepala sekolah bukan untuk otoriter dalam melaksanakan kepemimpinan, akan tetapi masih merupakan guru yang memiliki kewajiban mendidik dan mengajar siswa. Karena itu, harus memberikan keteladanan di segala bidang, termasuk disiplin waktu, disiplin kerja, dan memahami tugas pokok dan fungsi,” tegas Sekda.

Sementara itu, Bupati Pekalongan, Amat Antono, terus mengevaluasi kinerja kepala sekolah yang ada di Pekalongan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan. “Tidak mudah membangun pendidikan yang baik di Kabupaten Pekalongan. Namun dengan itikad dan tekad kuat, bukan hal yang sulit untuk dilakukan,” tutur bupati. (thd/ida)