kanan-dewan sebut--rukma pdi abangWEB

“Saat itu soal TPP belum pernah dilaporkan kepada DPRD,”
Rukma Setyabudi, Ketua DPRD Jateng

SEMARANG – Hubungan antara Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dengan DPRD Jateng semakin hari kian tidak harmonis. Hal ini dipicu tentang berbagai kebijakan gubernur yang dinilai tidak melibatkan dewan. Termasuk adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan kegiatan yang mendahului anggaran sebesar Rp 174 miliar dan pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi tidak menampik jika pernah menandatangani nota kesepakatan antara pemprov dan dewan. Tapi menurutnya hal tersebut untuk Raperda APBD 2014, bukan untuk TPP. Bahkan ia menegaskan, tidak pernah mendapatkan laporan terkait dengan pemberian TPP tersebut. ”Saat itu soal TPP belum pernah dilaporkan kepada DPRD,” katanya.

Pernyataan ini dilontarkan Rukma menyikapi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengklaim jika pemberian TPP oleh Pemprov Jateng atas sepengetahuan DPRD Jateng. Padahal, dewan hanya mengetahui jika yang ditandatangani hanyalah Raperda APBD 2014.

Rukma menambahkan, kegiatan mendahului anggaran jelas tidak diperbolehkan. Untuk itu, pihaknya bakal meminta agar BPK RI Perwakilan Jateng menindaklanjuti terkait dengan LHP APBD TA 2014. Pihaknya sedang mempersiapkan berbagai data untuk mengorek temuan yang menyalahi prosedur tersebut. ”Secepatnya permintaan resmi ke BPK RI akan kita lakukan. Satu atau dua hari ini kami akan sampaikan resmi ke BPK RI,” imbuhnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Jateng, yang dipimpin Plt Sekda Djoko Sutrisno menegaskan, tidak ada kegiatan mendahului anggaran pada TA 2014. Yang ada, hanyalah terjadi lelang yang mendahului anggaran, tapi pelaksanaannya setelah penetapan APBD Perubahan 2014. ”Kami sudah menanyakan itu, ternyata BPK RI juga tidak diberi data soal itu. Sehingga tidak dilakukan pemeriksaan,” tambah Rukma.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan telah ada nota kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Jateng terkait persetujuan dewan terhadap TPP. Hal itu menjadi satu kesatuan dengan Persetujuan Raperda APBD 2015. ”Nota kesepakatan ditandatangani langsung oleh saya, Pak Rukma Setyabudi, Bambang Priyoko, Bambang Sadono, dan Abdul Fikri Faqih selaku pimpinan dewan waktu itu,” katanya. (fth/ric/ce1)