ABDI NEGARA : Para PNS Pemprov berbaris dalam salah satu kegiatan di Gubernuran. Pemprov mengklaim 100 persen ijazah PNS nya asli. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
ABDI NEGARA : Para PNS Pemprov berbaris dalam salah satu kegiatan di Gubernuran. Pemprov mengklaim 100 persen ijazah PNS nya asli. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mengklaim seluruh ijazah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya asli. Artinya, kekhawatiran beredarnya ijazah palsu di kalangan Apatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Yuddy Chrisnandi akhir-akhir ini tidak terbukti.

”Di Jateng ini hampir 100 persen asli. Saat ini masih terus dilakukan proses pengecekan hingga ke daerah-daerah,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng Arief Irwanto kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Lebih lanjut Arief menjelaskan, proses pengecekan ijazah di pemprov sangat ketat. Selain pengecekan, juga dilakukan uji kompetensi yang dilaksanakan di BKD Jateng. ”Hasilnya bagus-bagus. Berbeda dengan di luar Jawa yang sebagian ada yang palsu,” imbuh Arief mengaku tengah memprioritaskan pengecekan ijazah S1, S2, dan S3.

Menurutnya, jumlah ijazah pegawai di lingkungan provinsi Jawa Tengah mencapai ribuan. Untuk yang berijazah S1 saja jumlahnya mencapai 5.000 orang. Sementara untuk S2 dan S3 mencapai 3.000 orang. ”Oleh karenanya, perlu waktu untuk melakukan pengecekan satu per satu,” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak ambil pusing dengan instruksi Men PAN-RB Yuddy Chrisnandi yang meminta pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah ASN di lingkungannya. ”Kami langsung melakukan pengecekan secara otomatis. Pada saat naik pangkat, penerimaan pegawai baru, pelatihan, maupun tindak lanjut atas laporan masyarakat,” ungkap Ganjar beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan, pihaknya tidak terlalu reaktif dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Men PAN- RB tersebut. Menurutnya, kegiatan grudak-gruduk seperti bongkar-bongkar gudang untuk mengecek keaslian ijazah para pegawai tidak perlu dilakukan. (fai/ric/ce1)