BARUSARI — Pengusutan skandal raibnya uang deposito Kas Daerah (Kasda) Pemkot Semarang senilai Rp 22,7 miliar di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang masih jalan di tempat. Sejauh ini, pihak Polrestabes Semarang mengaku masih terganjal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Jateng yang belum turun. Jika sudah ada hasil audit BPK, penyidik baru bisa mengusut aliran dana yang diduga masuk ke sejumlah kantong pejabat Pemkot Semarang.

Pihak Polrestabes Semarang sendiri sejauh ini menyatakan bahwa aktor utama dalam kasus dugaan korupsi tersebut adalah Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) yang dilakukan dengan cara memalsukan dokumen. ”Belum ada tersangka baru. Sementara (aktor utama, Red) masih Dyah Ayu,” kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanudin kepada wartawan di Mapolrestabes Semarang, Jumat (12/6).

Burhanudin menegaskan, penyelesaian proses hukum kasus ini dilakukan berdasarkan fakta yang ada. ”Tidak boleh berandai-andai. Jika memang ada (pejabat pemkot lain, Red) yang terbukti menerima dana ya kami tetapkan tersangka,” tegasnya.

Sejauh ini, pihaknya mengaku masih menunggu audit dari BPK wilayah Jateng. ”Kami mengacu kepada audit BPK dulu, untuk mengetahui berapa kerugian negara. Supaya nggak ngarang-ngarang,” ujarnya.

Setelah itu, lanjut Burhanudin, pihaknya menelusuri aliran dana tersebut, bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ”Hal itu untuk menelusuri jejak ke mana saja aliran dana yang diselewengkan oleh tersangka DAK. Dananya lari ke mana saja, ditransfer ke rekening siapa saja,” bebernya.

Termasuk untuk mengetahui apakah DAK membagi-bagikan uang tersebut ke sejumlah pejabat Pemkot Semarang atau tidak. Burhanudin menjelaskan, tersangka DAK melakukan penyelewengan uang kasda tersebut dengan cara memalsukan dokumen.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, Eko Haryanto, mengaku mencium gelagat ketidakseriusan aparat Polrestabes Semarang dalam pengusutan kasus dugaan korupsi ini. Sebab, kata dia, skandal deposito kasda yang telah berlangsung sejak 2007 hingga 2014 tersebut berjalan secara rapi.

Menurut dia, tersangka Dyah Ayu yang berstatus orang swasta (bukan PNS) dinilai tidak mungkin berperan menjadi pelaku utama. ”Saya lihat penyidik Polrestabes Semarang tak punya nyali mengungkap siapa aktor intelektual dalam skandal korupsi deposito pemkot.”

Dikatakan, tersangka DAK tidak mungkin bermain sendirian, ataupun hanya bersama tersangka Suhantoro. ”Ini korupsi terstruktur, terjadi secara sistemik sejak 2007 hingga 2014. Sangat memungkinkan uang tersebut dijadikan bancakan oleh para pejabat pemkot. Tidak ada alasan lain bagi Polrestabes Semarang untuk menyeret aktor intelektual dalam kasus ini,” kata Eko.

Sejauh ini, kata Eko, penyidik Tipikor Polrestabes Semarang sangat lamban dalam menangani kasus ini. ”Anehnya, Suhantoro (pejabat pemkot) hanya dijerat pasal gratifikasi. Dari sini saja, saya melihat kesan penyidik Polrestabes Semarang tidak punya nyali mengungkap siapa aktor intelektualnya,” ujarnya.

Pakar ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Prof Purbayu Budi Santosa mengatakan, penyidik Tipikor Polrestabes Semarang sebaiknya tidak menunda-nunda waktu untuk segera melakukan penelusuran terkait bukti-bukti transaksi melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

”Saya kira kalau polisi serius, itu mudah diketahui melalui PPATK. Sebab sudah ada tersangka. Bukti-bukti transaksi, ke mana saja, termasuk siapa saja yang menerima uang itu. Saya percaya polisi sudah pinter-pinter lah untuk itu,” katanya.

Menurutnya, hal terpenting bagi penyidik Tipikor Polrestabes Semarang untuk mengungkap kasus dugaan korupsi deposito pemkot adalah mengorek keterangan dua tersangka secara rinci.

”Termasuk mengapa tersangka (orang swasta) bisa membuka rekening atas nama Pemkot Semarang? Itu harus diperdalam. Membuka rekening atas nama lembaga itu prosedurnya harus ada dua orang sebagai saksi. Semua bisa diusut melalui tersangka,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik Polrestabes Semarang menyita uang Rp 514 juta dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang. Uang tak bertuan tersebut disita dari tiga rekening misterius atas nama Wali Kota Cq Kas Umum Daerah Pemkot Semarang. Uang tersebut diduga hasil kejahatan tersangka Dyah Ayu yang dipecah-pecah ke tiga rekening, masing-masing Bilyet Deposito Berjangka No DH 55935 senilai Rp 100 juta, Bilyet Deposito Berjangka No DH 55940 senilai Rp 400 juta, dan Bilyet Deposito Berjangka No DH 55941 sebesar Rp 14 juta. Hasil uji Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Semarang menyatakan sertifikat deposito pemkot yang menjadi perkara dalam kasus ini dinyatakan tidak identik alias palsu. (amu/aro/ce1)