SERAHKAN SANTUNAN: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyerahkan santunan pada 11 ahli waris PNS yang meninggal dunia. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SERAHKAN SANTUNAN: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyerahkan santunan pada 11 ahli waris PNS yang meninggal dunia. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Jumlah kematian tenaga kerja di Jawa Tengah terbilang cukup tinggi. Setidaknya dalam satu hari, ada sembilan kasus orang meninggal dunia pada saat melaksanakan kerja. Sementara 47 orang mengalami kecelakaan kerja setiap harinya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan tenaga kerja menjadi penting untuk melindungi sekaligus menjamin seluruh tenaga kerja.

Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jateng-DIJ Cotta Sembiring dalam acara penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta santunan kematian bagi ahli waris dari kalangan PNS Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Wisma Perdamaian Semarang, Selasa (9/6).

Cotta menjelaskan, jumlah tenaga kerja sektor formal di Jawa Tengah sebesar 5.237.730 orang. Sedangkan di sektor informal jumlah angkatan kerja mencapai 11.862.270 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini sebanyak 1.105.431 orang untuk sektor formal dan 88.717 untuk sektor informal. ”Artinya, jumlah tenaga kerja di Jateng yang ter-cover pada sektor formal baru 21,11 persen dan informal baru 0,75 persen,” imbuhnya.

Dia menambahkan, dari 367.294 total jumlah PNS yang ada di Jawa Tengah, sebanyak 80.470 PNS telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, Kota Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Menurutnya, banyak alasan yang menyebabkan PNS belum ter-cover, salah satunya belum dianggarkan dalam APBD di masing-masing daerah.

”Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan bagi kabupaten/kota yang telah mengikutsertakan PNS-nya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan serta telah menganggarkan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ke dalam APBD masing-masing daerah meskipun belum mengikutsertakan PNS-nya ke BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, belum ter-cover-nya beberapa PNS dalam BPJS Ketenagakerjaan lantaran alasan administrasi. Kendati demikian, ia mengaku senang karena setidaknya ada sekitar 15 ribu PNS Pemprov yang telah ter-cover dan ini mendahului kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. ”Masih ada yang belum mengurus NIK (Nomor Induk Kepegawaian). Ada juga yang belum punya e-KTP, bahkan KTP-nya ganda. Itu yang harus diselesaikan dulu,” terangnya. (fai/ric/ce1)