MANYARAN – Mantan Kepala Desa Bangunsari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Widodo, terdakwa kasus dugaan korupsi alokasi dana desa (ADD) dan uang kas desa tahun 2011-2012, merasa tidak menggunakan dana sebesar Rp 66.810.000, sesuai dakwaan JPU.

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum terdakwa, Nugroho Budiantoro dalam sidang Replik atas Duplik JPU. Nugroho menyatakan ragu atas dakwaan dan tuntutan jaksa atas nominal yang dianggap kerugian negara tersebut.

Nugroho menilai nominal tersebut berubah-ubah. Dari hitungan ahli Inspektorat Pemda Kabupaten Kendal, Bintar Fatmawati sebesar Rp 54.810.000. ”Mana yang benar, perhitungan tersebut. Dakwaan primer pasal 3 yang diajukan JPU tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Maka kami mohon majelis hakim agar membebaskan terdakwa, Widodo dari segala tuntutan hukum JPU,” kata Nugroho di hadapan majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono.

Nugroho menyebutkan, keseluruhan replik dari JPU tidak membahas pembuktian tentang 2 persoalan hukum yang prinsipal dan tidak menguraikan apa yang menjadi permintaan pihaknya dan terdakwa. ”Selain itu tidak membahas dan membuktikan analisa yuridis berkaitan kerugian negara yang diakibatkan terdakwa,” sebut Nugroho, Selasa (2/6).

Seperti diketahui, Widodo diduga menyelewengkan dana ADD dan uang kas desa sejak tahun 2011-2012. Modus yang dilakukan yakni dana ADD digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain uang kas desa, dana tanah bondo desa seolah tidak dilakukan proses pelelangan. Begitu pula uang aset desa serta pengelolaan keuangan juga digunakan demi kepentingan pribadinya sendiri.

Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan auditor negara, tersangka dinilai dan terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 66,81 juta.

Oleh JPU Kejari Kendal, Wisnu mendakwa Widodo dengan Primer Pasal 2 ayat 1 dan subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (bj/zal/ce1)