BERPARTNER DENGAN MEDIA: Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP saat memberikan paparan dalam kegiatan lokakarya Media Antikorupsi di Hotel Santika Premiere, Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BERPARTNER DENGAN MEDIA: Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP saat memberikan paparan dalam kegiatan lokakarya Media Antikorupsi di Hotel Santika Premiere, Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
BERPARTNER DENGAN MEDIA: Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP saat memberikan paparan dalam kegiatan lokakarya Media Antikorupsi di Hotel Santika Premiere, Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganggap pers sebagai partner yang strategis. Media dianggap sebagai pengawas dalam menjalankan fungsi dan tugas KPK. Guna meningkatkan pemahaman gerakan antikorupsi dan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada media sebagai mitra strategis dalam pemberantasan korupsi, KPK mengadakan kegiatan lokakarya media antikorupsi guna memahami permasalahan tersebut di Hotel Santika Premiere, Semarang.

Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP mengatakan Semarang meruapakan kota ketiga, dan kegiatan tersebut merupakan program lanjutan dari kepemimpinan sebelumnya. ”Harapannya teman-teman bisa memahami liputan yang baik, memperoleh informasi, termasuk tadi dihadirkan jaksa maupun penyidik, sehingga tidak salah dalam meliput. Sering kali saya baca berita itu tidak akurat seperti penyelidikan dan penyidikan sering confused,” kata Johan, Selasa (19/5).

Johan menyebutkan, kegiatan Ini merupakan gambaran yang bisa di sharing untuk media. Tentunya agar tidak salah membuat berita dalam kaidah hukum. ”KPK di dalam menjalankan fungsinya sesuai kewenangan yang diemban melihat pers sebagai patner yang strategis. Apa yang dilakukan KPK tidak akan sampai tanpa bantuan media, demikian sebaliknya. Bagi kami media adalah partner sekaligus pengawas dalam menjalankan fungsi dan tugas kami di KPK. Kami akui ada beberapa informasi yang didapat dari pemberitaan, tujuannya agar teman-teman memahami fungsi pers yang bertindak secara menyeluruh,” ungkapnya

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Andi Suharlis mengatakan, sepanjang ada indikasi tindak pidana korupsi (tipikor) di mana pun dan sekecil apa pun, pihaknya akan segera merespons. ”Kalau perkara kecil jangan khawatir tidak direspons, semua akan tetap direspons. Cuma sifatnya koordinasi dan supervisi dengan aparat penegak hukum lainnya. Semua adalah untuk memberantas korupsi,” tandasnya.

Biro Humas KPK, Ipi Muryati Kuding mengatakan, kegiatan tersebut meliputi 3 sub bab materi. Materi pertama berupa studi kasus penanganan tindak pidana korupsi. ”Tujuannya untuk mengetahui mekanisme penanganan perkara, proses Lid-Dik-Tut (penyelidikan, penyidikan, tuntutan), memahami anatomi, modus korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA), kehutanan dan memahami struktur dakwaan,” katanya.

Adapun materi kedua, lanjut Ipi, meliputi kajian SDA KPK, kelautan, Hut-bun dan minerba, yang di dalamnya ada kajian PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). ”Tujuannya mengetahui pengelolaan SDA di Provinsi Jateng, potensi korupsi dan atau penyimpangan di sektor SDA dan mengetahui potensi kerugian dan atau potensi penerimaan negara adapun narasumber dari Litbang KPK, Dian Patria,” ungkapnya.

Ipi mengatakan untuk materi ketiga meliputi materi peliputan investigasi. ”Tujuannya untuk mengetahui persiapan peliputan investigasi, mengetahui teknik pelaksanaan peliputan investigasi dan mengetahui teknik membuat laporan investigasi yang akan dibawakan Pemred Tempo, Arif Zulkifli,” terangnya. (bj/ric/ce1)