TIBA DI KAJEN: Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali saat tiba di Alun-Alun Kota Kajen sebelum meninjau lokasi lahan Lemdikpol di Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar, Rabu (15/4) kemarin. (Faiz Urhanul Hilal/Jawa Pos Radar Semarang)
TIBA DI KAJEN: Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali saat tiba di Alun-Alun Kota Kajen sebelum meninjau lokasi lahan Lemdikpol di Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar, Rabu (15/4) kemarin. (Faiz Urhanul Hilal/Jawa Pos Radar Semarang)
TIBA DI KAJEN: Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali saat tiba di Alun-Alun Kota Kajen sebelum meninjau lokasi lahan Lemdikpol di Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar, Rabu (15/4) kemarin. (Faiz Urhanul Hilal/Jawa Pos Radar Semarang)

KAJEN-Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali didampingi Bupati Pekalongan Amat Antono melakukan tinjauan lahan seluas 17,02 hektare yang terletak di Desa Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Rabu (15/4) kemarin. Lahan yang belum jelas stastusnya itu direncanakan bakal dibangun Lembaga Pendidikan Polisi (Lemdikpol) Pusat Pendidikan Petugas Umum (Pusdik Gasusm).

Kapolda Jateng Irjend Pol Nur Ali mengatakan bahwa lahan tersebut dijadikan pertimbangn sebagai lokasi yang nantinya akan dibangun Pusat Pendidikan Petugas Umum (Lemdik Gasum).

” Lemdik di Porong, Sidoarjo itu bersebelahan dengan lumpur lapindo, sudah sangat tidak layak. Kemudian ada tawaran dari pemerintah daerah terkait lahan, makanya kami melakukan peninjauan,” ungkapnya.

Untuk membangun Lemdikpol, lanjutnya, lahan 10 hektare sudah cukup. Namun, jika ada lahan lebih luas (17,02 hektare) bisa digunakan untuk pengembangan. Oleh karena itu, Nur Ali menyatakan, harus segera ada penatapan status lahan, yakni tanah terlantar. “Ini kan baru proses awal. Proses hibahnya saja belum. Harus ada penetapan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk status tanah terlantar tersebut,” jelasnya.

Sesuai riwayat penguasaan hak guna usaha (HGU) PT Estu Subur, lahan seluas 44,700 meter persegi dan 125,500 meter persegi itu diperuntukkan perkebunan cengkeh dengan jangka waktu 25 tahun atau berakhir pada 31 Desember 2000.

Kepala BPN Kabupaten Pekalongan, Antonius Imbiri mengatakan bahwa sesuai sidang panitia C pada 21 Juli 2011, HGU atas nama PT Estu Subur terindikasi terlantar.

“Hak guna lahan tersebut, telah habis pada tahun 2000. Kini masih diusulkan statusnya menjadi tanah terlantar. Usulan itu, sudah kami lakukan ke BPN pusat pada 2011, tapi hingga kini keputusannya belum turun,” terangnya.

Antonius memaparkan, lahan tersebut, sekarang digarap oleh masyarakat. Di antaranya ditanami sengon, durian dan pisang. “Sekarang lahannya digarap oleh warga. Kalau izin HGU lahan sudah habis,” imbuhnya.

Bupati Pekalongan Amat Antono mengatakan bahwa terkait niat tersebut, pihaknya akan melayangkan surat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sehingga langkah selanjutnya bisa dilakukan. “Dukungan dari Kapolda itu sebenarnya sudah lama, sebelum Kapolda dijabat Pak Nur Ali. Untuk akses jalan menuju lokasi, itu tugas kami dan ketua DPRD,” kata bupati.

Sementara itu, Kapolda Jateng tiba di Kabupaten Pekalongan menggunakan helikopter sekitar pukul 10.00. Langsung disambut oleh Bupati Antono, Kapolres dan jajarannya. Namun Kapolda kembali ke Mapolda Jateng, Kota Semarang sekitar pukul 12.30. (hil/ida)