BERAKSI: Aparat satpol PP melakukan peragaan bela diri dengan memecah balok es pada upacara HUT ke-65 di lapangan Simpang Lima, kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
BERAKSI: Aparat satpol PP melakukan peragaan bela diri dengan memecah balok es pada upacara HUT ke-65 di lapangan Simpang Lima, kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
BERAKSI: Aparat satpol PP melakukan peragaan bela diri dengan memecah balok es pada upacara HUT ke-65 di lapangan Simpang Lima, kemarin. (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Di usianya yang menginjak 65 tahun, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jawa Tengah akan lebih mengedepankan sikap humanis pada saat melakukan penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Hal ini penting dilakukan untuk menepis anggapan selama ini bahwa satpol PP adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang selalu berlawanan dengan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Kepala Satpol PP Jateng M. Masrofi di sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP ke-65 dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ke-53 tahun 2015 yang diselenggarakan di lapangan Simpang Lima, Selasa (10/3).

Masrofi menjelaskan, selama ini kesan yang timbul di masyarakat, aparat satpol PP cukup kasar dan kejam saat melakukan penertiban. Padahal, menurutnya, tindakan tersebut telah didahului dengan tahapan sosialisasi berkali-kali dan peringatan mulai dari yang pertama, kedua dan ketiga. Baru setelah itu dilakukan penindakan. ”Biasanya yang selalu diliput media adalah upaya yang terakhir,” imbuhnya. Atas hal tersebut, Masrofi menegaskan akan lebih mengedepankan upaya preventif dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sri Puryono yang menjadi inspektur upacara mengungkapkan tugas dari satpol PP adalah untuk menegakkan perda dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karenanya, mereka dituntut memberikan yang terbaik dengan selalu bertindak humanis dan tidak arogan. ”Pendekatan kekeluargaan harus lebih diutamakan. Sekarang eranya telah berbeda,” ungkapnya.

Terkait maraknya aksi begal di sejumlah daerah, Sri juga menegaskan bahwa hal ini juga merupakan tanggung jawab dari satpol PP bersama dengan institusi terkait lainnya. Seperti Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) serta TNI/Polri. Menurutnya, sudah ada edaran dari Gubernur Jateng yang menyatakan bahwa setiap daerah untuk terus melakukan patroli sehingga kehidupan masyarakat lebih tenang.

”Kami akan selalu proaktif untuk melindungi masyarakat. Kami tidak akan menunggu sampai ada laporan. Oleh karenanya kewaspadaan dan pendekatan secara persuasif harus lebih ditingkatkan lagi,” pungkas Sri mengimbau satpol PP Jateng juga kerap menggandeng Satpol PP Kota Semarang untuk menegakkan peraturan. (fai/ric/ce1)