PABRIK LUMPUH : Ratusan buruh menggelar orasi dan menggelar poster hujatan terhadap manajemen PT Bina Guna Kimia di depan pintu gerbang pabrik yang berada di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
PABRIK LUMPUH : Ratusan buruh menggelar orasi dan menggelar poster hujatan terhadap manajemen PT Bina Guna Kimia di depan pintu gerbang pabrik yang berada di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
PABRIK LUMPUH : Ratusan buruh menggelar orasi dan menggelar poster hujatan terhadap manajemen PT Bina Guna Kimia di depan pintu gerbang pabrik yang berada di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus. (PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

PRINGAPUS-Sekitar 400 buruh PT Bina Guna Kimia, Senin pagi (16/2) kemarin menggelar unjuk rasa di depan pabrik yang berada di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Mereka menuntut perusahaan memenuhi hak-hak buruh seperti pemenuhan upah sesuai UMK dan meminta jaminan kesehatan. Para buruh juga menuntut penghapusan karyawan outsourching serta pembenahan pengolahan limbah.

Koordinator Unjuk Rasa, Nadirin, mengatakan bahwa perusahaan tidak mematuhi ketentuan tentang upah. Sebab upah yang diterima pekerja sampai saat ini masih belum sesuai UMK sekitar Rp 1,4 juta. Selain itu, jaminan kesehatan yang diterima para buruh juga belum maksimal. Pihaknya juga meminta penghapusan sistem pekerja outsourching. Bahkan perusahaan juga belum melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan. Pekerja menuntut kepala HRD dicopot, sebab tidak mampu bekerja dengan baik dan meminta pembentukan serikat pekerja.

“Sesuai ketentuan, perusahaan semestinya membayar gaji sesuai UMK baru yang telah ditentukan. Tetapi kami dibayar hanya Rp 1,2 juta sesuai UMK lama. Kalau tidak mampu, semestinya perusahaan mengajukan ke pemerintah, tapi sepertinya perusahaan tidak ada niat baik. Kalau enam tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan mogok kerja sampai dipenuhi,” ancam Nadirin.

Ratusan buruh sejak pagi melakukan mogok kerja dan menggelar orasi di depan pintu gerbang pabrik pestisida. Tim mediasi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Semarang sempat mencoba melakukan mediasi antara perwakilan buruh dengan perusahaan. Namun tidak ada titik temu, sehingga ratusan buruh nglurug ke kantor DPRD Kabupaten Semarang untuk menyampaikan keluhannya.

Sementara itu, perwakilan perusahaan keberatan menemui wartawan yang mencoba meminta konfirmasi masalah tersebut. Security perusahaan, hanya meminta wartawan mencatat nama dan nomor telepon untuk dihubungi kembali. “Saat ini manajemen belum bisa memberikan rilis apapun, karena masalah belum selesai,” kata salah seorang security. (tyo/ida)