Tanah BKM Disewakan ke Mucikari

170

DEMAK – Ada yang ironis dalam penggunaan tanah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dilelang setiap tahun, utamanya tanah BKM di sekitar jalan lingkar selatan Kota Demak. Pasalnya, setelah ditelusuri ternyata tanah seluas 11 hektare itu pemanfaatannya tidak sesuai dengan peruntukan. Yang parah, penelusuran yang dilakukan tim khusus dari Kementerian Agama (Kemenag) Demak menemukan fakta jika tanah milik BKM ternyata disewakan eceran ke penggarap. Setelah itu, penggarap tanah menyewakan lagi ke pemilik warung liar disepanjang tepi jalan lingkar yang ada di wilayah Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam.

Bahkan, pemilik warung liar itu ternyata ada yang disewakan ke mucikari atau germo yang terkait dengan para pekerja seks komersial (PSK). Pengurus BKM Kemenag, Ali Sugiyanto mengatakan, pihaknya telah menelusuri tanah aset BKM. “Kami sudah melakukan survey ke lapangan dan mencari informasi ke sejumlah pihak. Ada lima warung yang ketahuan disewakan masing-masing senilai Rp 3 juta. Sehingga total sewa ada Rp 15 juta,” katanya.

Meski begitu, tidak semua warung liar berdiri ditanah BKM. Ali menambahkan, saat diadakan lelang tanah BKM, para peserta dan pemenang lelang telah ada tata tertib (tatib) yang jelas. Salah satunya, mengatur tentang tanah BKM yang tidak boleh berubah status dan berubah fungsi lahan oleh pengguna tanah. “Karena ternyata ada temuan ini, maka sanksinya, pemenang lelang nanti tidak boleh ikut lagi menjadi peserta lelang,” tambanya.

Kepala Kemenag Demak, M Thobiq menegaskan, untuk menindak tegas warung liar yang ada di tanah BKM, perlu kemauan politik dari pemerintah. Memang harus ditindak tegas. “Kalau kita yang menindak tidak bisa,” katanya.

Warung itu sebelumnya sudah dibongkar paksa. Tapi kembali berdiri lagi termasuk dilahan milik BKM. Bupati Demak Dachirin Said mengatakan, untuk mengatasi banyaknya bangunan liar di sepanjang jalan lingkar tersebut Pemkab akan bekerjasama dengan Kepala Satuan Pelaksana Jalan Nasional V Dirjen Bina Marga di Semarang, Polres Demak dan dinas terkait. “Sedangkan, kendala yang dihadapi adalah adanya pemilik lahan yang menyewakan lahannya untuk bangunan liar tersebut,”jelasnya.Bupati juga menegaskan, bahwa adanya tempat karaoke yang digunakan sebagai tempat prostitusi dapat dikenai sanksi berdasarkan KUHP maupun perda yang berlaku. (hib/fth)