UNJUK RASA : Ratusan nelayan di Kabupaten Batang berunjuk rasa menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 2/2015 yang melarang kapal cantrang beroperasi. (MAHFUDZ ALIMIN/RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA : Ratusan nelayan di Kabupaten Batang berunjuk rasa menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 2/2015 yang melarang kapal cantrang beroperasi. (MAHFUDZ ALIMIN/RADAR SEMARANG)
UNJUK RASA : Ratusan nelayan di Kabupaten Batang berunjuk rasa menolak pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 2/2015 yang melarang kapal cantrang beroperasi. (MAHFUDZ ALIMIN/RADAR SEMARANG)

BATANG-Merasa dibatasi kemerdekaannya mencari nafkah, ratusan nelayan di Kabupaten Batang turun jalan. Mereka menolak Peraturan Menteri Keluatan dan Perikanan (Permen), Susi Pudjiastuti, nomor 2 tahun 2015 tertanggal 9 Januari 2015, yang melarang kapal cantrang beroperasi. Padahal, nelayan Batang umumnya menggunakan kapal cantrang.

Aksi demonstrasi yang digelar, Senin (19/1) kemarin, kali pertama digelar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batang. Lantas dilanjutkan ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang, dan Kementrian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut. Massa yang mendapatkan pengawalan dua unit truk Satuan Dalmas Polres Batang.

Ketua Paguyuban Nelayan Batang Bersatu (PNBB), Siswanto mengatakan bahwa dalam Permen tersebut melarang penggunaan alat tangkap ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) atau cantrang. Padahal kapal jenis itu, digunakan oleh mayoritas nelayan Batang. “Peraturan tersebut jelas sangat memberatkan kami. Karena 99 persen nelayan Batang menggunakan kapal jenis cantrang,” katanya.

Permen tersebut, tegasnya, sangat memberatkan. Dampaknya, tidak hanya pada nelayan, melainkan menyeluruh pada pekerja di bidang perikanan tangkap. “Total sekitar 10 ribu kepala keluarga (KK) Batang Utara bekerja di bidang perikanan. Di antaranya meliputu karyawan TPI, bahkan pabrik pengolahan ikan. Otomastis mereka akan nganggur nantinya,” ungkapnya.

Siswanto juga menegaskan bahwa kapal cantrang merupakan kapal warisan nenek moyang warga setempat. Kapal cantrang bukanlah kapal pukat. “Kami tegaskan bahwa cantrang bukanlah pukat yang dimaksud dalam peraturan menteri tersebut. Selain itu, kapal cantrang merupakan hasil kearifan lokal nenek moyang kami,” tegasnya.

Selain menolak Permen 2 tahun 2015, nelayan menuntut agar pelayanan perizinan terhadap nelayan tidak dipersulit. “Kami minta perizinan kapal juga tidak dipersulit, sebab di Rembang dan Juana juga tidak serumit di sini (Batang, red),” katanya.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Nur Untung Slamet mengaku bakal melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait dan pimpinan dewan. Pasalnya, permen tersebut sangat memberatkan nelayan Batang.
“Permen Susi ini, akan kami bawa di rapat koordinasi antar dewan dan dinas terkait. Sebab nelayan merasa dirugikan dan berdampak pada hilangnya mata pencaharian,” jelasnya.

Terkait perizinan yang dinilai mempersulit nelayan, Taufikur Rahman selaku Kepala Syahbandar TPI Batang mengaku akan merevisi SOP terkait perizinan bagi para nelayan. Sehingga, ke depan para nelayan akan lebih mudah dalam perizinannya.
“Kami akan gunakan SOP yang lama terlebih dahulu agar nelayan tidak kesulitan. Selanjutnya kami akan rapatkan terkait SOP baru yang mereka resahkan,” jelasnya. (mg12/ida)