Pengucuran alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp 1 miliar dari APBN yang akan dicairkan pada April 2015 mendatang, ditengarai memunculkan masalah korupsi baru. Selain itu, pengucuran dana secara masal tersebut terindikasi dimanfaatkan oleh sejumlah oknum yang berperan sebagai makelar, untuk lahan korupsi.

KETUA Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jateng, Mayadina Rahma mengatakan bahwa pengucuran anggaran APBN untuk desa ini memiliki dua sisi. “Satu sisi rawan korupsi dan di sisi lain memang bermanfaat untuk desa. Sebab ada tambahan anggaran dan memberikan kewenangan kepada desa,” ungkapnya saat dihubungi Radar Semarang, Minggu (4/1).

Dikatakan dia, alokasi pengucuran dana desa tersebut sedikitnya diperuntukkan empat hal, yakni penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembangunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. “Desa menentukan sendiri karena memiliki otonomi khusus. Nah, dari situ sangat menguntungkan masyarakat,” ungkap Mayadina.

Namun demikian, praktik dalam pelaksanaan sangat rentan terjadi penyalahgunaan. “Kalau bicara soal korupsi, di mana-mana rawan korupsi,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya sejauh ini telah mencium adanya indikasi sejumlah oknum yang akan memanfaatkan pengucuran dana desa tersebut. “Ya oknumlah pokoknya. Saya tidak bisa sebut siapa,” ungkapnya.

Modusnya, oknum-oknum tersebut akan bekerja sama dengan kepala desa menggunakan Memorandum of Understanding (MoU) terkait proyek-proyek yang akan dikerjakan di desa tersebut.

“Misalnya, oknum itu akan melobi nanti mengambil barang menggunakan CV milik saya. Termasuk pembuatan LPj (Laporan Pertanggungjawaban) proyek. Ini saya katakan perlu diwaspadai. Sebab pantauan kami di lapangan telah menemukan indikasi itu,” beber Mayadina.

Mereka semacam makelar proyek yang memanfaatkan dan membaca peluang atas banyaknya kucuran dana dari pemerintah. “Penemuan lain, sejumlah kabupaten ada yang tidak menghitung dana desa sesuai amanat UU,” katanya.

Karena itulah, yang harus dilakukan saat ini, lanjutnya, adalah sejauh mana melakukan sosialisasi terhadap sejumlah pihak. Baik melibatkan perangkat desa, masyarakat dan tokoh masyarakat, untuk mengawal hal tersebut. “Harus ada musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, untuk melakukan pengawasan secara ketat,” katanya.
Nah, kenapa selama ini banyak aparat desa terjerat korupsi? Kata Mayadina, salah satunya disebabkan masih banyak perangkat desa tidak memahami aturan. “Lainnya lagi karena disengaja. Sehingga mereka terjerat korupsi. Kalau soal potensi korupsi, di manapun ada,” ujarnya.

Selain itu, pengawasan sebagai antisipasi terjadinya penyelewengan tersebut merupakan tugas Pemerintah Daerah (Pemda). “Pemda harus melakukan sosialisasi terkait penggunaan anggaran desa. Penyaluran dana desa nanti dilakukan melalui rekening di kabupaten. Diperkirakan cair bulan April 2015. Maksimal 7 hari setelah sampai kabupaten, dana tersebut harus sudah ditransfer ke desa,” katanya.

Sehingga dana tersebut hanya bisa transit di kabupaten selama 7 hari. Mengenai nilai anggaran yang di dapat masing-masing desa bermacam-macam. “Tidak sama, ada yang berkisar Rp 600 juta hingga Rp 1 miliar. Di Jepara sejumlah desa yang sudah kami survai ada yang dapat Rp 600 juta. Di kabuputen lain bisa berbeda,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jateng, Hartadi memprediksi tahun 2015 rawan perangkat desa terjerat korupsi, karena ada program pengucuran dana desa tersebut. Sebab, besarnya dana yang didapat, tidak didukung dengan sistem administrasi yang baik. Hal itu memungkinkan terjadinya banyak penyelewengan.

Sepanjang tahun 2014 saja tercatat sekitar 30 kepala desa terjerat kasus korupsi. Sebagian telah diputus perkaranya dan sebagian masih dalam proses persidangan. ”Kami tidak akan diam, atas hal tersebut. Akan kami awasi terus pemakaian alokasi anggaran untuk setiap desa pada 2015. Mengingat jumlahnya meningkat tinggi dari sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Aloysius Liliek Darmanto menyebut, tercatat sebanyak 22 kepala desa di Jateng ditetapkan tersangka selama 2014. “Korupsi berdasarkan pelaku, kepala desa menempati urutan ketiga setelah PNS sebanyak 27 orang tersangka. Tertinggi swasta sebanyak 30 orang tersangka,” katanya.

Sedangkan tersangka korupsi dari kalangan anggota DPRD ada 14 orang dan pejabat BUMN atau BUMD sebanyak 2 orang. “Untuk kepala daerah sepanjang tahun 2014 tidak ada yang terjerat korupsi,” ujarnya. (amu/ida)