MELANGGAR KETENTUAN- Bupati Semarang Mundjirin dan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Semarang, Prayitno saat melihat halte BRT di depan benteng Oenarang, di Jalan Diponegoro, Ungaran. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
MELANGGAR KETENTUAN- Bupati Semarang Mundjirin dan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Semarang, Prayitno saat melihat halte BRT di depan benteng Oenarang, di Jalan Diponegoro, Ungaran. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)
MELANGGAR KETENTUAN- Bupati Semarang Mundjirin dan Kepala Dishubkominfo Kabupaten Semarang, Prayitno saat melihat halte BRT di depan benteng Oenarang, di Jalan Diponegoro, Ungaran. (FOTO: PRISTYONO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN- Kritikan anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLAJ) Kabupaten Semarang tentang pembangunan halte (shelter) Bus Rapid Transit (BRT) Aglomerasi Kedungsepur koridor Stasiun Tawang-Terminal Bawen yang melanggar ketentuan seakan tidak digubris.

Pasalnya proyek pembangunan halte BRT yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Jateng tersebut terus berlanjut. Bahkan sejumlah halte sudah selesai dibangun. Hingga akhir Bupati Mundjirin pun turun tangan dan mengecek shelter BRT yang dianggap mengganggu tersebut secara langsung.

Melihat kondisi shelter BRT yang kebanyakan berada di tenga-tengah trotoar itu membuat Bupati Semarang prihatin. Sebab selama ini Pemkab Semarang getol untuk melakukan penataan agar trotoar digunakan sebagai mana fungsinya. Sehingga tidak menganggu para pejalan kaki yang memanfaatkan trotoar. Namun belakangan ketika trotoar sudah bersih dari para pedagang kaki lima, justru dibangun halte yang posisinya di tengah jalan. “Ini proyeknya (DIshubkominfo) Provinsi, ya. Coba lihat. Buat dodolan jualan saja tidak boleh malah dibuat seperti ini. Bagaiamana ini ? Selama ini kita melarang trotoar untuk dodolan. Eeh… malah digunakan seperti ini,” tutur Bupati, kemarin.

Menurut Bupati, trotoar dibangun dengan desain agar tidak menyulitkan pejalan kaki. Dengan dibangun halte BRT yang bentuknya berundak dan tinggi tentu akan menganggu para pejalan kaki. Bupati meminta agar halte BRT tersebut tidak berada di tengah-tengah trotoar. Melainkan posisinya di belakang trotoar. “Kalau di tengah-tengah tentu akan menganggu bagi pejalan kaki,” kata Bupati.

Apakah harus di bongkar? “Ya, jangan dibongkar tapi dimundurkan saja. Kalau dibongkar itulah tidak boleh berdiri lagi. Tapi istilahnya dimundurkan,” tegasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatik Kabupaten Semarang, Prayitno yang mendampingi Bupati saat melihat halte BRT di depan Benteng Oenarang, Ungaran mengatakan, bahwa permasalahan posisi halte atau shelter ini sudah menjadi agenda FLAJ. Rencananya dalam waktu dekat ini akan melakukan pembahasan dengan Dishubkominfo Provinsi Jateng. “Masalah ini sudah dibahas dan menjadi agenda pembahasan dengan Provinsi,” kata Prayit sembari mengatakan, jumlah halte BRT ada 36 buah. Ada 9 halte berlokasi di Kota Semarang, sisanya di Jalan Gatot Subroto hingga Jalan Soekarno Hatta Bawen, Kabupaten Semarang.

Sebelumnya anggota FLAJ Kabupaten Semarang, Husein Abdullah, menilai pembangunan halte BRT menyalahi ketentuan. Sebab posisinya berada di trotoar, sehingga ketika dioperasikan maka BRT akan berhenti di badan jalan. Imbasnya terjadi kemacetan arus lalulintas dan dapat memicu kecelakaan lalulintas. Selain itu menganggu pejalan kaki yang memanfaatkan trotoar. (tyo/zal)