GUBERNURAN – Pemprov Jateng tengah membangun Government Resources Management System. Sistem itu dibangun untuk menyatukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Jateng dalam satu jaringan online.

Sistem yang disebut E-Government ini sudah digunakan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Surabaya. E-Government merupakan pola perencanaan sumber daya manusia (SDM) pemprov dan sumber daya anggaran yang dimiliki, termasuk aset.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, dengan sistem ini ia dapat memantau kinerja, database, jumlah, dan potensi pegawai, penganggaran, lelang pengadaan barang dan jasa hingga transaksi keuangan seluruh SKPD.

”Selama ini, SKPD sudah memiliki server atau teknologi informasi sendiri-sendiri. Tapi jika gubernur ingin melihat penganggaran yang dilakukan secara menyeluruh antar-SKPD harus melihat satu per satu secara terpisah. Ini menyulitkan sehingga perlu infrastruktur IT (teknologi informasi) yang terpusat,” katanya.

Pembangunan sistem ini dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) bekerja sama dengan lembaga IT swasta. Berkantor di Wisma Perdamaian, tim ini awalnya ditargetkan menyelesaikan pekerjaan pada 2017. Namun melihat kebutuhan yang mendesak, Ganjar meminta target dipercepat pada 2015. ”Jadi 2016 sudah diaplikasikan menyeluruh,” paparnya.

E-Government ibarat tongkat sakti untuk mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi seluruh program pembangunan. Termasuk pelaksanaan tahun infrastruktur yang digadang-gadang sebagai fondasi ekonomi Jateng.
Melihat manfaatnya yang luas, Ganjar mengutus tim untuk belajar E-Government di Surabaya. Ia meminta izin pada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengadaptasi sistem tersebut. Sebab, memang tidak mungkin menerapkan sistem di Surabaya dan Jakarta secara persis. Jateng merupakan provinsi di luar daerah khusus ibu kota yang mengaplikasikan sistem E-Government.

”Karakteristik daerah kan berbeda, Surabaya cuma kota, sedangkan Jakarta itu provinsi khusus yang gubernurnya punya wewenang mengangkat dan mengatur wali kota,” kata dia.

Untuk pelaksanaan di Jateng akan sedikit berbeda. Bupati dan wali kota di Jateng tetap harus mengontrol penuh daerahnya. Gubernur hanya mengontrol SKPD dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota. ”Mudah-mudahan tahun 2015 sudah bisa diaplikasikan sebagian, nanti 2016 sudah full,” harapnya. (ric/aro/ce1)