Herry Darman. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
 Herry Darman. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

Herry Darman. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL— Rencana pemerintahan Presiden Jokowi menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) disesalkan para pelaku jasa penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri di Kendal. Ketua DPD Asosiasi Jasa Penempatan TKI Asia Pasicifk (Ajaspac) Jateng, Herry Darman, menilai rencana orang nomor satu di Indonesia itu terkesan mengada-ada.

Sebab jika alasan penghapusan KTKLN hanya karena dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pungutan liar (pungli) maka tidak seharusnya ditiadakan. Pemerintah seharusnya bisa memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pungli. “Adanya KTKLN adalah untuk memudahkan pendataan pemerintah kepada para TKI yang bekerja ke luar negeri. Mulai dari fungsi KTKLN sebagai identitas TKI, informasi penempatan kerja TKI dan perlindungan terhadap TKI jika ada yang bermasalah,” ujar Herry, Minggu (7/12).

Menurutnya, Presiden Jokowi terlalu tergesa-gesa untuk memutuskan penghapusan KTKLN. Jika dasar yang digunakan hanya pengaduan dari beberapa komunitas TKI. “Justru adanya KTKLN adalah alat untuk menghindari penyaluran TKI ilegal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” jelasnya.

Dengan kata lain, lanjut Direktur Utama PT Serana Insan Mandiri itu, KTLN merupakan alat untuk menghindari praktik perdagangan manusia yang selama ini masih marak terjadi. Sebab diakui atau tidak, faktanya masih banyak penyaluran tenaga kerja secara ilegal.

KTKLN adalah alat untuk mempermudah pengendalian data dan prosedur menjadi TKI. Mulai dari pra penempatan sampai paska penempatan TKI. Jika memang ada pungli, tentunya diluar prosedur aturan karena pembuatan atau perpanjangan KTKLN tidak dipungut biaya. “Semestinya, Presiden melakukan pembersihan di dalam lingkungan birokrasi sehingga praktik pungli dapat dihilangkan. Bukan malah menghilangkan KTKLN,” tandasnya.

KTKLN menurutnya sudah diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri. Justru jika Perusahaan Penyalur TKI Swasta (PPTKIS) menyalurkan TKI tanpa KTKLN maka bisa dipidanakan dengan ancaman lima tahun penjara.

Fungsi utama KTKLN bagi TKI adalah untuk mendapatkan jaminan perlindungan kerja, persamaan hak, anti perdagangan manusia, anti diskriminasi, jaminan gaji sesuai negara yang ditempati TKI selama bekerja di luar negeri.

Hal senada dikatakan Sekretaris Ajaspac, Deni Gunawan. Direktur Utama PT Indra Wahana Perkasa itu menambahkan penghapusan KTKL justru akan merugikan Pemerintah dan para TKI itu sendiri. “Sebab pemerintah tidak mendata dan mengetahui penempatan kerja para TKI, masih ditambah akan permasalahan makin banyaknya tenaga luar negeri yang ilegal. Sedangkan TKI tidak bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia,” tambahnya. (bud/ric)