TEMBALANG – Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Diponegoro (Undip) yang hingga kini masih terkatung-katung, sangat merugikan Undip. Menyusul adanya perubahan status Undip menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), pelaksanaan pilrek jauh lebih sulit dan memakan waktu lama.

”Sikap senat universitas yang hingga kini masih menunggu rapat koordinasi membuat pilrek ulang terancam molor,” kata Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Undip, Lazarus Tri Setiyawanta.

Menurutnya, bila sebuah universitas berubah bentuk menjadi PTN-BH, pilrek harus melalui banyak tahap. ”Senat bermusyawarah dan membentuk sebuah komite yang berisi perwakilan-perwakilan dari masing-masing elemen universitas dan pemerintahan,” katanya.

Masing-masing perwakilan tersebut memiliki satu suara yang sah. Selain itu, menteri yang seharusnya memiliki 35 persen suara, dalam hal ini bisa berubah hanya memiliki satu suara.

”Bahkan suara menteri boleh tidak dipakai, seperti yang dilakukan di salah satu universitas besar di Indonesia. Pilrek dari proses penjaringan hingga hasil bisa makan waktu satu tahun. Jika Undip dibuat seperti itu, lantas yang memimpin universitas saat transisi siapa. Sedangkan kita tahu rektor sementara (Sudharto P. Hadi) akan habis masa jabatannya pada pertengahan Desember ini,” lanjutnya.

Ia berharap, senat selalu proaktif dalam proses penyelenggaraan pilrek. Ia menilai, senat selama ini masih terlalu pasif, sehingga proses pilrek masih belum berjalan. ”Surat dari kementerian untuk melaksanakan pilrek juga sudah turun. Mau nunggu apa lagi?” tuturnya.

Sementara itu, Pembantu Rektor III Undip, Warsito mengatakan pilrek akan diproses dari awal lagi, sesuai mekanisme. Warsito mengatakan sudah meminta arahan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M. Nasir terkait proses regerenasi kepemimpinan di Undip agar terus berjalan dengan baik. ”Arahan Pak Menteri, secara hukum harus diproses ulang dari awal (Pilrek ulang, Red). Ya, akan dimulai lagi dari penjaringan,” katanya. (ewb/ida/ce1)