TOLAK BBM NAIK: Puluhan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Walisongo Semarang menuntut Presiden Jokowi-JK turun dari jabatannya, jika menaikkan harga BBM. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi demo di depan gedung DPRD Jateng, kemarin (7/11). (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)
 TOLAK BBM NAIK: Puluhan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Walisongo Semarang menuntut Presiden Jokowi-JK turun dari jabatannya, jika menaikkan harga BBM. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi demo di depan gedung DPRD Jateng, kemarin (7/11). (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

TOLAK BBM NAIK: Puluhan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Walisongo Semarang menuntut Presiden Jokowi-JK turun dari jabatannya, jika menaikkan harga BBM. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi demo di depan gedung DPRD Jateng, kemarin (7/11). (ADITYO DWI/RADAR SEMARANG)

GEDUNG BERLIAN – Gelombang penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai terasa di Jawa Tengah. Puluhan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Walisongo Semarang, melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Jateng. Bahkan, mereka menuntut agar Presiden Jokowi-JK turun dari jabatannya, jika benar-benar menaikkan harga BBM.

”Jika pemerintah tetap menaikkan BBM, Jokowi-JK harus turun. Kebijakan ini jelas mengorbankan rakyat kecil,” kata Koordinator Aksi, M. Arif Rohman.

Menurutnya, kenaikan BBM bukan merupakan solusi, karena pemerintah sebelumnya pernah menerapkan hal itu. Jika pemerintah Jokowi-JK tetap menaikkan BBM, berarti tidak memiliki terobosan dalam menyelesaikan masalah klasik di Indonesia. Yang perlu dilakukan pemerintah, mestinya membatasi kendaraan pribadi. Selain itu, awasi penyaluran BBM dan usut tuntas mafia migas. Karena masalah tersebut tidak pernah rampung, meski pemerintah terus berganti.

”Apalagi sebelumnya partai politik pengusung Jokowi, PDI Perjuangan getol menolak kenaikan harga BBM. Ini bentuk inkonsistensi dari Partai Jokowi. Jika ada kenaikan BBM, rakyat kecil yang menderita,” tambahnya.

Puluhan mahasiswa ini, kemudian ditemui sejumlah anggota DPRD Jateng. Dewan tetap menampung semua aspirasi berbagai elemen masyarakat. Anggota DPRD Jateng, Riyono menghargai semua aspirasi rakyat. Tapi ia menilai, terlalu dini, jika kemudian ada keinginan untuk menggulingkan pemerintah Jokowi-JK, hanya gara-gara masalah kenaikan BBM. ”Kalau menuntut Jokowi turun, itu prematur. Harus diketahui dulu, kenapa BBM dinaikkan. Jangan asal minta turun,” kata politisi PKS ini.

Politisi PDI Perjuangan, Dede Permana berharap masyarakat melihat semua aspek, jangan asal menolak dan melihat dari satu sisi saja. Ia mencontohkan, di Vietnam, negara kecil dan miskin harga BBM sudah Rp 11 ribu. ”Tapi jusru dibarengi dengan pembangunan yang maju di semua aspek. Untuk masalah internal partai, saya belum bisa menjawab,” katanya.

Sementara itu, demo yang sama dilakukan ratusan orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Bundaran Tugu Muda, Semarang, Jumat (7/11) sore.

Aksi tersebut awalnya digelar di pinggir jalan raya depan Museum Mandala Bhakti, namun diusir petugas lantaran tidak memiliki izin dari petugas Museum Mandala Bakhti. Akhirnya pendemo pindah ke Bundaran Tugu Muda. Mereka mengibarkan papan bertuliskan ”Kelolalah Migas dengan Syariah Rakyat Sejahtera”. Selain itu ”Negara itu melayani rakyatnya bukan pelayan asing”.

Koordinator aksi sekaligus Humas HTI DPD I Jateng, Brojo P Laksono mengatakan aksi ini sebagai bentuk penolakan rencana kenaikan BBM yang dilakukan Jokowi. ”Kenaikan harga BBM adalah kebijakan zalim yang akan menyengsarakan rakyat. Sebab, kenaikan ini tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami rakyat,” ungkapnya.

Dikatakan dia, hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM, 65 persen di antaranya adalah rakyat kelas bawah. Kemudian 27 persen rakyat miskin, 6 persen kalangan menengah ke atas dan 2 persen orang kaya.

”Dari total jumlah kendaraan di Indonesia mencapai 53,4 juta pada 2010, sebanyak 82 persen di antaranya merupakan kendaraan roda dua yang kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan BBM lebih menyengsarakan rakyat,” terangnya.

Selain itu, kebijakan ini merupakan kebijakan pengkhianatan. Sebab kebijakan ini menguntungkan investor asing yang selama ini melakukan invetasi di hilir migas. Jadi kebijakan ini liberalisasi di hilir migas yang sudah sukses. ”Harapan kami jangan dinaikkan,” pungkasnya. (fth/mg9/ida/ce1)