KARANGTEMPEL – Banyaknya sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menarik pungutan sukarela kepada orang tua siswa, ternyata dimaklumi Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Sudharto. Alasannya, banyak sekolah yang memang kekurangan anggaran operasional sekolah.

”Dari pusat, anggaran operasional sekolah itu hanya 30 persen untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Itu penelitian dari Unesco. Anggaran segitu hanya dimiliki oleh SD dan SMP. Sedangkan SMA dan SMK itu belum ada kebijakan yang mengaturnya,” kata Sudharto kepada Radar Semarang, Senin (13/10).

Menurut Sudharto, apa yang dilakukan oleh kepala SMA dan SMK dalam menutupi kekurangan anggaran operasional sekolah tidak ada yang melarang. ”Asalkan bersifat sukarela, sehingga orang tua maupun wali murid tidak dibebani. Pasalnya, dari anggaran Pemkot Semarang memang tidak dapat meng-cover akan hal itu,” bela Sudharto.

Dalam hal ini, kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam melaksanakan proses pembelajaran. ”Nah, kalau unsur penunjang seperti fasilitas pembelajaran belum optimal, maka kepala sekolah harus bisa memaksimalkan agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu,” lanjutnya.

Fasilitas seperti pengadaan bengkel bagi SMK, katanya, merupakan kewajiban sekolah yang harus diberikan kepada siswa. ”Sumber dananya dari APBD. Kalau anggaran APBS tidak mencukupi, tidak masalah jika kepala sekolah mencari partisipasi dari orang tua,” katanya.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20, lanjut Sudharto, sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Bahkan, di satu pasal menyebutkan bahwa jenjang pendidikan wajib belajar 30 persen biaya pendidikan sudah di-cover pemerintah sehingga sekolah tidak diperkenankan menarik iuran kepada orang tua siswa. Di pasal lain menyebutkan jika pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah dan masyarakat, hal tersebut sangat dilematis. ”Jika pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, mengapa jika terjadi kasus kekurangan anggaran, orang tua tidak diperbolehkan ikut berpartisipasi? Itu yang menjadi PR pemerintah,” katanya.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab terkait ketidaksesuaian antara undang-undang dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal tersebut karena kebutuhan sekolah tidak sama. ”Pasal yang kontroversial itu seharusnya dimaknai, kalau pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan real kepala sekolah dan lewat komite sekolah, masyarakat bisa diberi pengertian asal tidak memaksa dan transparan,” lanjutnya.

Hal lain yang dipermasalahkan yaitu adanya iuran yang dicari dari pihak sekolah ke orangtua siswa. Namun kejelasan kegunaan anggaran tidak diperjelas. ”Misalnya, dalam memenuhi kebutuhan anggaran untuk Guru Tidak Tetap (GTT) jumlahnya harus transparan. Jumlah GTT berapa dan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) berapa, juga harus dijelaskan kepada orangtua. Namun jika belum dijelaskan, jangan langsung dinilai korupsi. Tindakan SMK 4 belum bisa dinilai korupsi, karena mungkin saat memberi pengertian kepada orangtua ada yang terlewatkan,” kata Sudharto.

Terpisah, pakar pendidikan Universitas Negeri Semarang (Unnes), Mungin Eddy Wibowo mengatakan SMA dan SMK diperbolehkan mencari partisipasi dari orang tua siswa maupun wali murid selama anggaran operasional sekolah yang diterima dari pemerintah tidak mencukupi.

”Asal transparan. Karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengatakan biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi tidak apa-apa, jika orang tua maupun wali murid tidak merasa keberatan,” ujar Mungin.

Menurut Mungin, setiap sekolah baik itu SMA, SMK memiliki program agar menjadikan sekolah tersebut menjadi unggul. ”Nah faktor untuk membuat sekolah tersebut unggul antara lain sekolah harus mampu memenuhi fasilitas penunjang pendidikan. Jika anggaran yang diperoleh sekolah tersebut tidak dapat memenuhi, maka tidak apa-apa jika orang tua ikut berpartisipasi, asal program-program sekolah tersebut disampaikan kepada orang tua maupun wali murid dengan transparan,” lanjut Mungin. (ewb/ida/ce1)