KAJEN-Jumlah pemohon kartu kuning baru (AK1) dan perpanjangan AK1 di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Pekalongan meningkat hingga 100 persen dari sebelumnya. Menyusul dibukanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Pekalongan pada bulan Agustus ini.
Ramainya para pemohon kartu kuning tersebut, sudah terasa sejak seminggu yang lalu. Yakni, sejak adanya pengumuman CPNS dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pekalongan. Sebagian besar dari mereka adalah lulusan SMA, D3 dan S1.
Namun sempitnya ruang tunggu yang bersebelahan dengan ruang parkir, membuat para pemohon AK1 tidak nyaman. Wahyuni, 24, warga Desa Kayuguritan, Kecamatan Karanganyar, mengungkapkan bahwa dirinya membuat kartu kuning untuk melamar CPNS di Kabupaten Pekalongan. Kendati BKD belum mengeluarkan pengumuman resmi tanggal pendaftaran penerimaan CPNS, namun dirinya sudah mempersiapkan semua persyaratannya.
“Kartu kuning ini hanya untuk jaga-jaga. Kalau ada pakai AK1 pada pendaftaran CPNS, sudah siap. Karena membuatnya saja lama, terkadang tidak cukup hanya sehari,” ungkap Wahyuni.
Kepala Dinsosnakertrans, Kabupaten Pekalongan, Harry Suminto mengungkapkan bahwa sejak pertengahan Juli lalu, pemohon kartu kuning meningkat hingga 100 persen. Mayoritas dari lulusan D3, S1 dan SMA/SMK.
“Sebagian besar mereka yang mengajukan permohonan AK1, untuk melamar sebagai CPNS tahun 2014 ini. Namun tidak sedikit juga yang akan digunakan untuk mencari kerja di luar kota,” tandas Suminto.
Sementara itu, Kepala BKD Kabupaten Pekalongan, Bambang Tri Edy Purnomo belum bisa menjelaskan secara rinci tentang jumlah CPNS yang dibutuhkan. Pihaknya saat ini hanya bisa memastikan bahwa pengadaan CPNS Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 ini, akan segera dilaksanakan. Semua berkas lamaran CPNS, harus dikirim melalui PT POS Indonesia, tidak boleh dikirim langsung ke Kantor BKD Kabupaten Pekalongan.
“Pihak BKD dilarang bertemu atau menerima lamaran CPNS yang tanpa melalui PT POS Indonesia. Semua dilakukan secara terbuka dan transparan,” tegas Bambang. (thd/ida)
Harus Lewat PT POS, BKD Dilarang Terima