KENDAL—Lantaran sudah 1,5 tahun tidak menerima tunjangan sertifikasi, ratusan guru agama di Kabupaten Kendal menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kendal. Mereka menuntut pencairan dana tunjangan profesi yang sejak awal tahun 2013 belum dibayarkan.
Salah seorang perwakilan guru agama, Masykur mengungkapkan bahwa pihaknya sudah terlalu lama menunggu pencairan dana tunjangan profesi tersebut. Sejak awal 2013, berarti keseluruhan dana sertifikasi yang masih tertunggak hingga tiga semester.
“Besaran dana yang diterima beda-beda tergantung golongan. Kisarannya Rp 15-20 juta per semester. Jadi total dalam tiga semester, kisarannya Rp 45-60 juta per guru. Jumlah guru agama sudah bersertifikasi di Kendal sendiri ada 853 orang,” jelasnya.
Masykur mengatakan bahwa di daerah lain di Jateng hampir seluruhnya sudah cair. Seperti Boyolali, sudah tinggal diberkaskan laporannya. “Sementara di sini informasinya kapan dicairkan saja belum ada. Ini sudah setahun lebih. Kami hanya disuruh menunggu dan bersabar,” keluhnya.
Demo tersebut, lanjut Masykur, tidak lain untuk meminta kejelasan alasan penundaan pencairan dana sertifikasi profesi guru agama di bawah kemenag. Jika terjadi persolan, mestinya dilakukan sosialisasi kepada para guru agama. “Sehingga kami mengetahui,” sambungnya.
Hal senada dikatakan, Muhammad Umar, guru Pendidikan Agama Islam SMKN 1 Kendal itu menambahkan jika memang ada perubahan mengenai mekanisme pencairan dana sertifikasi.
“Kemenag perlu membuat surat edaran dan sosialisasi melalui mekanisme yang formal. Jangan informasi yang tidak resmi, karena akan simpang siur dan menimbulkan gejolak di kalangan guru,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kemenag Kendal, Muhammad Habib menyatakan jika pencairan dana sertfikasi belum dapat dilakukan dan harus ditunda. Lantaran pihaknya menerima imbauan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag RI berupa larangan mencairkan.
“Sebab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hendak melakukan audit terlebih dulu. Kami tidak mungkin melakukan penundaan tanpa alasan yang jelas. Saya harap semua pihak mampu berkepala dingin dan tetap bersikap sabar,” timpalnya.
Habib menjelaskan, surat edaran resmi dari Sekretaris Jenderal Kemenag RI tentang Penundaan Pencairan Tunjangan Profesi Guru Terutang. Isinya meminta kanwil-kanwil menunda pencairan sertifikasi, karena ada pengauditan keuangan yang diselenggarakan KPK.
“Saya sebenarnya telah mengusahakan pencairan tersebut, tapi memang rekomendasinya seperti itu. Perihal kapan bisa dicairkan, kami sendiri belum dapat memastikan,” imbuhnya. (bud/ida)