TEMBALANG – Sasaran reformasi birokrasi adalah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), politisasi, akuntabel, berkinerja serta pelayanan publik prima bagi masyarakat dan dunia usaha. Untuk mencapai perubahan tersebut, harus bertahap dan ada langkah langkah terukur serta teratur.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI Azwar Abubakar membeberkan, ada sembilan program percepatan reformasi birokrasi. Yaitu penataan struktur organisasi pemerintah, penataan jumlah dan distribusi PNS, pengembangkan sistem seleksi CPNS dan promosi secara terbuka, peningkatan profesionalitas PNS, dan pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi.
”Selain itu, adanya peningkatan pelayanan publik, peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, serta peningkatan efisiensi belanja aparatur,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam acara kuliah umum bertema ”Aparatur Bersih, Kompeten dan Melayani Guna Meningkatkan Pelayanan Publik” yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Tembalang, Senin (26/5).
Terkait adanya UUN ASN (Undang-Undang Aparatur Sipil Negara) Azwar menjelaskan, tujuan utama dari UU ASN antara lain independensi dan netralitas, kompetensi, kinerja/produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik, dan pengawasan serta akuntabilitas. ”Terkait dengan tugas instansi dalam pelayanan masyarakat adalah memberi pelayanan publik, mengelola aset negara dan akuntabel pengelolaan keuangan,” katanya. (fai/ton/ce1)