MUNGKID– Terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan, HM Irfan, dituntut 2,5 tahun penjara. Dia dianggap turut serta dalam tindakan korupsi dana program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) 2010 untuk Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.       
Oleh jaksa penuntut umum (JPU) terdakwa dinilai secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Bersama-sama dengan terdakwa lain, terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan negara hingga Rp 51,5 juta,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mungkid, Eddius Manan, seperti yang dibacakannya di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.       
Dalam memberikan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan. Di antaranya terdakwa tidak menyesal dan merasa tidak bersalah.   Sidang di pengadilan tipikor dipimpin oleh hakim ketua Suyadi, dibantu dua hakim anggota, Khalimatul Zumroh dan Robert Pasaribu. Selama persidangan, terdakwa
didampingi penasehat hukumnya, Agus Budianto, dari Muntilan.       
Untuk diketahui kasus ini bermula ketika  pada 2010, Desa Rejosari menerima kucuran dana PNPM Mandiri Pedesaan Rp 96 juta. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membangun jembatan penghubung dengan Desa Sidorejo. Ditambah dana swadaya masyarakat Rp 11,5 juta, total biaya dana pembangunan jembatan mencapai Rp 107 juta.   
Terdakwa lain dalam perkara ini adalah Mardiyono, 53, mantan Kades Rejosari, yang telah divonis 24 bulan penjara, melalui putusan banding Pengadilan Tinggi Tipikor. Atau enam bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa, 30 bulan.       
Mardiyono dinyatakan terbukti bersalah karena menyalahgunakan wewenangnya sebagai kades. Campur tangan berlebihan mengatur kinerja panitia pembangunan jembatan. Terutama untuk pengadaan barang berupa 60 batang kayu jati untuk geladag jembatan.       
Bersama terpidana Mardiyono, terdakwa menyediakan bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi. Yakni, berupa 60 batang kayu jati untuk geladag (lantai) jembatan. Kayu jati telah ditentukan berukuran 0,08 m x 0,02 m x 3,3 m dengan kualitas standar Perhutani dan spesifikasi galih tidak kowal, tidak pelos dan tanpa mata.       
Dalam praktiknya, kata Eddius Manan, terdakwa Irfan menyodorkan penawaran terendah Rp 1.525.000 per batang. Atas perintah terpidana Mardiyono, panitia pembangunan tidak berani menolak tawaran tersebut. Dia memasok kayu jati kualitas 2-4 dengan kisaran harga Rp 600.000 sampai Rp 700.000 per batang. Jumlah kayu yang disiapkan ternyata kurang dari rencana 60 batang.       
“Meski jembatan bisa difungsikan, namun dipastikan akan berpengaruh terhadap masa pakai jembatan tersebut. Karena kualitas kayu tidak sesuai spesifikasi, sehingga umur jembatan tidak akan lama alias lebih cepat rusak,” kata Eddius Manan. (vie/lis)