MUNGKID—Aksi pemukulan terhadap dua anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Borobudur diduga akibat tidak adanya komunikasi antara partai dan kadernya. Surat peringatan adanya alat kampanye yang melanggar tidak diteruskan hingga kader di bawah.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang, Suviratno, kemarin. ”Jika ada komunikasi tidak akan terjadi seperti ini,” katanya.
Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi ke partai politik yang bersangkutan. Hal ini untuk mengantisipasi kejadian serupa. Aksi pemukulan terhadap dua anggota Panwascam Borobudur menurut Suvi merupakan murni kasus pidana umum. Untuk itu dirnya menyerahkan permasalahan itu langsung kepada korban.
”Persoalan memang sudah diakhiri dengan damai. Tapi kita harap tidak terjadi lagi,” katanya. Ketua Panwascam Borobudur, Aziz Dwi mengatakan permasalahan penertiban APK tidak harus diselesaikan dengan kekerasan.
”Seharusnya konfirmasi dulu ke petugas. Karena kita hanya men­dapat tugas membantu Satpol PP saat menertibkan APK kemarin,” tuturnya.
Aziz mengakui standar operasional kerja yang dilaksanakan Satpol PP dan petugas ketentraman dan ketertiban Kecamatan Borobudur belum berjalan semestinya. Itu dapat dilihat dari jumlah personel yang turun di lapangan sangat minim. Selain itu dapat dilihat lagi kurangnya koordinasi penertiban APK (alat peraga kampanye) dengan aparat aparat kepolisian setempat.
”Kalau seperti ini seolah-olah yang mempunyai wewenang melaksanakan penertiban APK, Panwas. Padahal itu sudah jelas wewenang petugas trantib dan Satpol PP. Kita hanya bertugas membantu,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelum­nya, penertiban APK di Kecamatan Borobudur diwarnai pemukulan. Beberapa saat setelah menurunkan APK bergambar PPP, dua petugas Panwascam Borobudur secara tiba-tiba dipukuli orang tidak dikenal. Segerombolan orang itu diduga tidak terima atas bendera diturunkan. (vie/lis)