TEMANGGUNG—Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung, Bambang Arochman akan memberlakukan sanksi tegas bagi oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Temanggung yang terbukti melakukan aksi kampanye pada pemilihan legislatif 9 April mendatang. Sanksi tegas tersebut diberikan agar PNS tetap berada pada posisi netral dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
Bambang Arochman menegaskan akan memproses hukum sesuai aturan yang berlaku pada PNS yang ada di kabupaten penghasil tembakau ini jika terlibat dalam kampanye legislatif 2014. ”Aturan jelas, PNS harus netral dalam pemilu meski punya hak pilih. Ketahuan melanggar aturan jelas dihukum. Ada sanksinya,” katanya.
PNS terangnya harus kembali ke dasar, yakni melayani semua masyarakat dan mengambil jarak dengan semua partai politik. PNS tidak boleh berpolitik kepartaian apalagi masuk menjadi salah satu anggota partai politik atau ikut dalam kampanye partai politik. ”Kami tegakkan aturan, PNS harus netral,” katanya.
Dia menegaskan telah berulangkali mengingatkan pada pegawai untuk netral, sebab kunci kesuksesan pada pemilu pada netralitas pegawai. Pemilu dapat diulang karena ada temuan ketidaknetralan pegawai. Namun diakui sangat sulit mengawasi sekitar 8500 pegawai, sehingga diharapkan para pegawai itu tahu aturan dengan netral dalam pemilu.
Pegawai juga diperingatkan untuk tidak mendekati atau berada di tempat yang bisa menjatuhkan kehormatan sebagai PNS termasuk di tempat pemenangan partai politik.
Dikemukakan, Bupati Bambang Sukarno dan Wakil Bupati Irawan Prasetyadi telah mengajukan izin cuti untuk kampanye. Bupati cuti tiap hari Senin dan Selasa pada masa kampanye terbuka, setelah itu baru wakil bupati. (zah/lis)