Diduga Gelapkan Pajak

TEMANGGUNG—Perangkat Desa Gondang Wayang, Kecamatan Kedu, dituntut mundur oleh ratusan warganya setelah diduga melakukan penggelapan uang pajak bumi dan bangunan (PBB), beras miskin (raskin) dan melakukan aksi pembangkangan tidak masuk kerja. Tuntutan tersebut dilakukan dengan aksi massa di halaman kantor Bupati Temanggung oleh puluhan warga dengan membawa poster dan spanduk.
Dua perangkat Desa Gondang Wayang, Kecamatan Kedu tersebut, yakni Kadus Tm dan pembantu Kaur Keuangan, MA. Warga menuding mereka menyelewengkan uang PBB dan beras untuk masyarakat miskin (raskin).
Ratusan warga tersebut ke kantor bupati dengan mengendarai beberapa truk dan minibus. Mereka membawa sejumlah poster dan spanduk bertuliskan, antara lain ”Monster raskin jangan dilindungi”, ”Hayo balekno raskin setorke pajake”, ”Raskin dan pajak kok kolu-kolune dilalap”, dan ”Pengobok-obok ketenangan desa wajib mundur nek pengin aman”. ”Kami menuntut keadilan karena masyarakat dirugikan oleh dua oknum yang menggelapkan raskin dan pajak. Kami menuntut mereka diturunkan dari jabatannya. Kami ingin pemerintahan bersih bebas dari korupsi,” kata koordinator aksi, Suwarno.
Ia mengatakan, kalau bupati tidak bisa mencopot dua perangkat tersebut, maka warga yang akan menurunkannya.
Menurutnya, keputusan untuk pemecatan kedua perangkat tersebut sudah bulat dan mendesak untuk dilakukan.
Camat Kedu, Joko Prasetyo mengatakan, amarah warga terhadap dua perangkat tersebut muncul karena keduanya diduga menggelapkan uang pajak dan raskin yang telah dibayarkan warga. ”Kedua oknum telah menyelewengkan uang PBB dan raskin. Mereka jarang ke kantor dan arogan, perilaku itu membuat warga jenuh. Masyarakat sudah berkali-kali mengingatkan. Kades juga sudah mengingatkan berkali-kali, namun yang bersangkutan tidak menghiraukannya,” katanya.
Menurut dia, pihaknya sudah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut, antara lain dengan melakukan rembug desa dan memanggil dua perangkat itu. Namun, katanya, mereka tidak pernah datang. Karena pelanggaran yang dilakukan dua perangkat itu sudah termasuk kategori pelanggaran berat, maka ia menyerahkan sanksi pada pelanggaran itu untuk diputuskan oleh bupati. (zah/lis)