Wajah-wajah resah dan penuh harap terlihat di semua SD negeri di Surabaya dalam beberapa hari terakhir. Mereka adalah para orang tua yang berjuang mendaftarkan anak ke sekolah.

HANAA SEPTIANA – FAJAR ANUGRAH TUMANGGOR, Surabaya

PANDANGAN Ruli Setyowati begitu tajam menelusuri papan pengumuman. Dia ingin mendaftarkan anak keduanya ke sekolah dasar negeri (SDN). Awalnya dia menjajal beberapa sekolah di zona berdasar alamat kartu keluarga (KK), yakni Kelurahan Gading. Terdapat tiga sekolah di wilayah tersebut yang bisa dia jajal. Yakni, SDN Gading I, SDN Gading III, dan SDN Gading IV.

Pada hari kedua penerimaan peserta didik baru (PPDB) Selasa (21/5), Ruli memasukkan berkas ke SDN Gading III. Sekolah itu paling dekat dengan tempat tinggalnya. Kuota pendaftar di sekolah tersebut memang hampir penuh pada hari itu. Namun, Ruli masih berharap. ”Sudah masuk datanya, tapi cuma bertahan sehari, terus tergeser,” ungkap ibu dua anak tersebut.

Pada hari ketiga PPDB Rabu (22/5), Ruli mencabut berkas dari SDN Gading III. Dia mencari informasi pendaftaran ke SDN Gading IV.

Kuota saat itu memang terlihat sudah penuh di sekolah tersebut. Namun, Ruli tetap berharap anaknya bisa masuk sekolah itu. ”Ya kan jarak rumah sama usianya sudah memenuhi syarat, saat itu masih berharap bisa masuk,” ucapnya.

Ruli bersama suaminya saat itu harap-harap cemas. Mereka akhirnya pesimistis sang anak bisa masuk SDN Gading IV. Sebab, anaknya masuk urutan kedua terbawah pada pukul 15.00. Benar saja, esok harinya (23/5), peringkat anaknya sudah tergeser. Itu berarti mereka harus mendaftar ke sekolah lain. ”Kamis (23/5) itu kan sudah bisa mendaftar luar zona per kecamatan, tapi tetap saja sudah banyak yang penuh,” ungkapnya.

Ruli pun mencari cara lain agar anaknya bisa diterima di sekolah yang kuotanya masih ada. Beberapa sekolah yang kuotanya masih banyak berada di Kecamatan Genteng. Ruli memutuskan untuk membuat surat domisili saat itu juga. ”Saya dan keluarga memang ikut ibu saya di sini (Genteng), tapi kartu keluarga di Tambaksari,” paparnya.

Beberapa hari sebelum PPDB dimulai, Ruli memang tidak berpikiran membuat surat domisili untuk anaknya. Menurut dia, terlalu makan waktu. Ruli pun tidak masalah jika anaknya bersekolah di Kelurahan Tambaksari. ”Ya kan ada rumah di sana, bisa mampir juga, jadi pengawasan tetap maksimal,” ungkapnya.

Jumat (24/5) surat domisili yang dia ajukan akhirnya jadi. Namun, karena waktu pendaftaran sudah hampir habis, dia pun memutuskan untuk menyerahkan berkas pendaftaran esok harinya, Sabtu (25/5). Sekolah yang dia tuju adalah SDN Ketabang 1 Surabaya. Benar saja, sampai hari terakhir dalam pantauan Jawa Pos, sekolah itu memang belum memenuhi kuota. Siswa yang diterima 96, tapi yang mendaftar baru 94 anak. ”Kalau tahu dari awal kami urus domisili karena kakaknya juga bersekolah di sini, tapi lha kok harus dibulet dulu gara-gara penuh,” paparnya.

Ruli mengatakan, sebenarnya dirinya setuju dengan sistem zonasi. Namun, dia mempermasalahkan aturan yang tidak berpihak pada wilayah padat penduduk. Menurut dia, di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Tambaksari sangat minim SD negeri. ”Seharusnya dikasih kebijakan dari awal kalau boleh lintas zona untuk padat penduduk,” terangnya.

Bukan hanya Ruli. Warga Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Adi Widorasmono merasakan hal yang sama. Dia memasukkan berkas pendaftaran anaknya ke zona yang sudah ditetapkan. ”Awalnya di SDN Gading I kegeser, bisa lintas zona, akhirnya ke Rangkah VI juga sudah di urutan keenam dari bawah,” ungkapnya.

Sampai PPDB terakhir kemarin (25/5), dia masih harap-harap cemas. Sebab, pendaftar masih memburu beberapa sekolah di wilayah padat penduduk seperti Tambaksari.