Bapenda Periksa Pajak Zeus Karaoke

161

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang sudah mendapatkan semua berkas perpajakan Zeus Executive Karaoke yang berada di Hotel Grand Edge Jalan Sultan Agung Semarang. Saat ini tengah dipelajari dan diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah Bapenda Kota Semarang. Hal itu diungkapkan Kabid Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang Agus Wuryanto kepada wartawan.

Menurutnya, pihaknya memang mengajukan permohonan ke Polrestabes Semarang untuk meminjam dokumen terkait dengan perpajakan Zeus Karaoke. “Surat permohonan ditandatangani oleh Pj Sekda Kota Semarang,” ujar Agus Wuryanto.

Adapun dokumen ini, menurut Agus Wuryanto, akan digunakan dalam rangka menunjang proses pemeriksaan pajak hiburan yang sedang dilakukan Bapenda.“Tentu kita membutuhkan data tersebut, makanya kami meminjam,” katanya.

Langkah ini dilakukan agar bisa diketahui apa persoalan perpajakan yang menjerat karaoke tersebut. Salah satunya menurut Agus Wuryanto adalah soal dugaan tunggakan pajak. “Diduga pajak yang belum dibayarkan cukup besar. Berdasarkan laporan yang kami terima, Zeus Karaoke belum pernah membayar pajak hiburan sejak tahun 2017 lalu. Soal berapa angkanya belum diketahui karena masih dilakukan pemeriksaan,” bebernya.

Mengenai kapan selesai pemeriksaan berkas pajak tersebut, Agus Wuryanto belum bisa memastikan kapan selesainya. “Berkas baru diterima Rabu (5/9), jadi belum bisa dipastikan kapan selesai,” ujar Agus Wuryanto.

Pihaknya juga akan menindak tegas manajemen Zeus Karaoke jika ditemukan pelanggaran atau tunggakan pajak. Namun karena kasusnya masih di ranah kepolisian, pihaknya masih menunggu proses hukum tersebut. “Sesuai dengan Perda kita bisa menutup usaha karaoke tersebut kalau tidak juga memenuhi kewajiban perpajakan,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Gempar Jateng Wijayanto mengatakan, Zeus Karaoke setiap bulan membayar pajak ke Pemkot Semarang namun tidak sesuai dengan nominal yang harus dibayarkan karena diduga memanipulasi data.

“Pertanyaannya ada kepentingan apa kok pemkot mensosialisasikan kalau Zeus tidak membayar pajak sejak 2017? Kalau tidak membayar selama itu, terus kerja Bapenda ngapain? Kok baru sekarang setelah kasusnya mencuat baru mengatakan itu,” tandasnya.

Wijayanto menegaskan lagi, Zeus setiap bulan bayar pajak tapi diduga dengan memanipulasi data. Jadi ini bukan tunggakan pajak, tapi murni kejahatan penggelapan pajak. Terlalu dini mengatakan itu sebelum membuka berkas bukti yang dipinjamkan polisi. “Tapi biarkan saja, kalau ada motif akan merekayasa nanti kan akan ketahuan semua,” ujarnya.

Wijayanto menambahkan, dalam kasus Zeus jangan fokus pada pajak dulu, karena pajak bukan wewenangnya polisi melainkan PPNS, polisi fokus ke prostitusinya.

“Kasus prostitusi ini kan sebetulnya kasus ecek-ecek, apalagi ada desakan supaya kasus prostitusi diambil alih Polda Jateng kan ini memalukan bagi penyidik Polrestabes Semarang. Kalau polisi meyakini kasus prostitusi tidak terbukti, keluarkan SP3 supaya para pihak bisa menempuh jalur lain,” pungkas Wijayanto.(bis/aro/web/ap)