Tak Diloloskan KPU, Gugat Bawaslu

257

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Putusan sidang ajudikasi yang ditempuh bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Jateng dari Partai Hanura Dapil 4, H Mudatsir, bakal dilangsungkan di Bawaslu Jateng pada hari ini, Senin (3/9). Akibat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng.

Kuasa hukum Mudatsir, Dr Teguh Purnomo mengatakan bahwa gugatan yang diajukan pihaknya bukan semata-mata membela koruptor. Melainkan menguji dari keabsahan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang larangan narapidana koruptor dan narkoba.

Menurutnya, terlalu panjang perdebatan mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif pemilu 2019. Ia mengatakan,  perdebatan tersebut seharusnya selesai pada saat Menkum dan HAM mengundangkan Peraturan KPU nomor 14 dan 20 tentang Pencalonan Calon Anggota Legislatif yang dicantumkan dalam lembaran berita negara nomor 834 sehingga PKPU menjadi sah dan berlaku mengikat.

Sebelumnya, Divisi Hukum Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menyampaikan,  bahwa roh Bawasslu RI adalah UUD 1945 dan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Kami loloskan bacaleg eks koruptor karena Bawaslu dalam berkerja mengacu kepada UU yang berlaku,” katanya.

Ia menyampaikan, melihat kasus mantan napi karuptor bisa mendaftar atau maju kembali menjadi caleg jika sudah selesai kasus serta mengumumkannya di publik. Selain itu, diperkuat dengan keputusan MK tahun 2009, 2014 dan 2015. “Hal itu sudah sesuai UU yang berlaku. Berdasarkan hal itulah Bawaslu bersikap seperti ini,” imbuhnya.

Dirinya juga setuju bahwa korupsi merupakan masalah besar di Indonesia dan setuju bahwa dana rakyat harus dilindungi atau tepat guna. “Namun jangan lupa bahwa ada Hak Individu dan Hak Asasi Manusia. Baik itu mantan napi atau tidak, mereka warga negara Indonesia yang dilindungi oleh UUD dan UU lain yang mengaturnya,” jelasnya.

Sementara itu, praktisi hukum Semarang, Muhammad Dasuki menegaskan bahwa Bawaslu telah diamanatkan mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU, sebagaimana pasal 93 huruf l UU Pemilu. Bawaslu sebagai tulang punggung pengawasan pemilu seharusnya memastikan bahwa tidak ada mantan narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba yang diloloskan sebagai calon anggota legislatif oleh KPU.

Pihaknya berbarap Bawaslu menjalankan kewenangannya meluruskan kekeliruan dengan mengoreksi dan memberikan rekomendasi putusan Bawaslu daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf h UU Pemilu. “Semua ini tidak hanya dari semangat untuk memiliki legislatif yang lebih baik dan bersih, tetapi juga demi adanya kepastian hukum dalam pencalonan anggota legislatif pemilu 2019,” ujarnya. (jks/ida)