Rekom Tak Digubris, Dewan Coret Anggaran PDAM

367

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Usulan anggaran PDAM Kabupaten Semarang untuk Program Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 2018 tidak disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengatakan jika usulan anggaran oleh PDAM tersebut sebesar Rp 3,480 miliar. “Ada beberapa alasan kenapa usulan anggaran itu dicoret di Banggar,” kata pria yang akrab disapa Bambang Krebo itu, Minggu (2/9).

Bambang Krebo menjelaskan alasan pencoretan usulan anggaran untuk program tersebut yang sifatnya pinjaman nantinya akan dikembalikan oleh pemerintah pusat. Alasan lain, ketika pembahasan anggaran pihaknya melihat ada perbedaan yang sangat jauh terkait data pendapatan versi PDAM dengan pendapatan yang disusun oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Semarang.

“Sehingga DPRD Kabupaten Semarang menganggap, pendapatan yang tertera itu masih tergolong semu,” katanya.

Selain itu, berkaitan dengan keputusan dan rekomendasi DPRD dimana belum lama ini telah direkomendasikan untuk segera diadakan rekrutmen Direktur Utama PDAM yang baru.

Pasalnya direktur utama yang dilantik kemarin, sesuai hasil Pansus diduga ada hal yang menyalahi administrasi persyaratan. “Proses rekrutmennya persyaratan orangnya itu tidak memenuhi syarat, artinya telah melanggar aturan. Kok tetap diteruskan, apalagi dikasih dana,” katanya.

Apalagi DPRD mendapat informasi terkait turunnya laporan hasil Tim Investigasi Inspektorat Jenderal Kemendagri sudah diterima Inspektorat Kabupaten Semarang 16 Agustus 2018 kemarin. Apabila keputusan rapat paripurna belum lama ini sama-sama dihargai dan dilaksanakan oleh Pemkab Semarang, pihaknya yakin pemasangan SR MBR 2018 akan lancar.

“Jika tidak dihargai ya bagaimana lagi, padahal informasinya sudah ada hasil investigasi dari pusat yang suratnya sudah sampai ke Inspektorat Kabupaten Semarang. Di sisi lain, secara resmi kami belum dapat jawaban apa-apa dan tembusan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi A, Nafis Munandar. Menurut Nafis, Inspektorat harus segera menyampaikan informasi terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Jenderal Kemendagri tentang investigasi yang dimaksud.

“Mestinya ada penjelasan dari Pemkab Semarang juga, karena saat ini Kabupaten Semarang sisi selatan tengah dilanda kekeringan,” kata Nafis.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, sebenarnya Pemkab Semarang tetap berharap alokasi dana pinjaman untuk SR MBR 2018 tetap dianggarkan. Menyusul, program yang dimaksud erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

“Kalau keputusannya seperti yang diutarakan Ketua DPRD, kita tidak bisa apa-apa. Namun kita berharap untuk yang akan datang, bisa dianggarkan kembali,” kata Ngesti.

Ketika ditanya soal LHP dari pusat, Ngesti menjawab, itu dialamatkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Artinya, Pemkab Semarang masih menunggu surat dari Gubernur kepada Bupati Semarang mengenai hal yang dimaksud.

“Surat resmi dari gubernur dan kita masih menunggu itu. Prinsip birokrasi pemerintahan, surat dari gubernur-lah yang akan ditindaklanjuti Pemkab Semarang,” katanya. (ewb/zal)