Perda RTRW dan LP2B Tak Sinkron

339

Kerap ditemukan perbedaan zona antara Perda LP2B dan Perda RTRW. Hal itu mengakibatkan kerancuan dalam hal perizinan,

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Diah Aning Budiarti

RADARSEMARANG.COM, KENDAL—Pemkab Kendal mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait perlindungan kawasan pertanian di Kendal yang kian menyusut.  Yakni Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanaian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Raperda atas perubahan Perda Nomor 20 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Diah Aning Budiarti mengatakan jika dua raperda itu diajukan untuk menyelaraskan antara Perda LP2B dan Perda RTRW yang selama ini berbeda dalam menentukan pemetakan wilayah. Yakni mana peta hijau, kuning dan cokelat.

Ia menceritakan jika Perda RTRW dahulu disusun tidak berbarengan dengan Perda LP2B.  Perda RTRW disusun 2011 sedangakan Perda LP2B disusun 2013. “Jadi ada beberapa perbedaan antara pemetakan wilayah hijau atau kawasan pertanian di dua perda tersebut,” katanya.

Bahkan kerap kali ditemukan di Perda LP2B pada wilayah tertentu tertera hijau, tapi di Perda RTRW justru kuning alias kawasan yang boleh dibangun bangunan. Hal itu mengakibatkan kerancuan dalam hal perizinan.

“Dengan diajukan perubahan secara bersamaan, harapannya ada peta yang jelas daerah mana yang hijau dan mana yang kuning. Sehingga lahan pertanian di Kendal ini bisa terlindungi untuk ketahanan dan kedaulatan pangan,” akunya.

Ia menyebutkan, luas kawasan lahan pertanian berkelanjutan di Kendal yang telah ditetapkan adalah seluas 25.000 hektare. Rinciannya 22.666 hektare lahan pertanian tetap, 1.951,79 lahan hektare lahan cadangan pertanian dan 382,21 hektare lahan penunjang pertanian. “Perda ini sangat penting agar lahan pertanian tidak semakin tergerus,” jelasnya.

Ia menyebutkan jika lahan pertanian di Kendal kian susut. Permasalahannya beberapa tahun terakhir banyak terjadi pembangunan di Kendal. Salah satunya pembanguan Jalan Tol Semarang-Batang. Banyak lahan pertanian warga yang terdampak dan mengalami alih fungsi.

Selain itu adanya pertumbuhan kawasan industri di Kendal seperti dilakukan PT Kawasan Industri Kendal (KIK), kawasan pengembang perumahan. “Jika hal ini tidak segera ditetapkan maka lahan pertanian di Kendal semakin lama akan semakin menyusut,” tandasnya.

Sementara Wakil Bupati Kendal mengatakan, pihaknya mendorong keterlibatan peran wanita dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembahsan dan pembentukan Raperda. Sebab menurutnya keterlibatan peran wanita dalam demokrasi sangatlah penting.

“Pembentukan raperda ini sebagai upaya meningkatkan kesetaraan seluruh masyarakat. BPD sangatlah strategis,  karena perannya juga mengawal pemeritahan desa,” tandasnya. (bud/zal)