Penanganan Banjir Rob Masih minim

1039
TAK TERTANGANI : Kondisi banjir rob yang ada di Kelurahan Bandengan di Kecamatan Pekalongan Utara, semakin hari kian parah karena buruknya penanganan rob oleh Pemkot Pekalongan. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)
TAK TERTANGANI : Kondisi banjir rob yang ada di Kelurahan Bandengan di Kecamatan Pekalongan Utara, semakin hari kian parah karena buruknya penanganan rob oleh Pemkot Pekalongan. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, PEKALONGAN – Penanganan banjir rob di Pekalongan masih minim. Terhitung sudah tujuh tahun bencana banjir rob belum bisa teratasi secara tuntas. Sejumlah program pembangunan pemkot dan porsi untuk penanggulangan banjir rob, serta dampak rob, belum menjadi prioritas.

Hal ini berdasarkan Kajian Tata Kelola Perubahan Iklim yang dilakukan oleh tim peneliti Lembaga Kemitraan, pada tahun 2017 di empat kabupaten/kota, yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah.

Peneliti Tata Kelola Perubahan Iklim Kemitraan, Arif Nurdiansah, menyampaikan bahwa kajian yang dilakukannya melalui pengolahan data objektif, yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan pada 2015-2016, serta pengolahan data persepsi melalui wawancara tatap muka dan focus group discussion terhadap 35 responden utama pada 2017.

“Data Dinas PU Kota Pekalongan menunjukan bahwa tahun 2017 sebanyak 1,396 dari 4,525 hektare luas Kota Pekalongan atau 7 kelurahan telah tergenang banjir rob selama bertahun-tahun,” ungkapnya.

Arif Nurdiansah juga mengatakan bahwa banjir rob telah menurunkan produksi pertanian dan mengancam bertambahnya jumlah warga miskin. Karena sawah lestari yang selama ini dipertahankan seluas 734 hektare, kini hanya tinggal 500 hektare. Jumlahnya setiap tahun terus menurun.

Rob juga berdampak terhadap banyaknya penderita penyakit kulit dan pernapasan. Selain itu warga stres dan tertekan akibat kehilahan lahan serta sawah yang menjadi tumpuan mata pencaharian. Kemudian tingginya kekerasan perempuan dalam rumah tangga.

“Perempuan mendapatkan dampak ganda, rentan mengalami gangguan kebersihan reproduksi dampak dari rendahnya kualitas sanitasi dan air bersih di rumah, mudah terserang flu dan demam karena kelelahan, serta harus merawat anggota keluarga yang menjadi korban dan ini tidak pernah diperhitungkan ” kata Arif.

Arif juga menegaskan untuk itu, penting memberikan program pemberdayaan kepada perempuan. Namun harapan tersebut sulit terealisasi, karena anggaran pemberdayaan perempuan Kota Pekalongan hanya sebesar Rp 2.495 per perempuan per bulan.

Berdasar program adaptasi perubahan iklim yang tersebar di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Ketahanan Pangan hanya senilai Rp 28,9 miliar atau 3 persen dari total APBD 2016 sebesar Rp 857 miliar.

Menurutnya, pembuatan masterplan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah, sekaligus menjadi salah satu alternatif untuk menghentikan banjir rob di Pekalongan.

“Kami berharap Pemerintah Kota Pekalongan serius untuk merumuskan program adaptasi perubahan iklim, terutama pendekatan programatik yang berkesinambungan kepada korban, agar mereka tidak merasa berjuang sendirian, dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi,” tegas Arif. (thd/zal)