Bawaslu Klaim Sesuai Aturan

Keputusan Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg

514
KUNJUNGAN : Badan Pengawas Pemilu RI Kordiv Hukum, Fritz Edward Siregar  (dua dari kiri) usai berdiskusi Minggu (2/9) di kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. (IST)
KUNJUNGAN : Badan Pengawas Pemilu RI Kordiv Hukum, Fritz Edward Siregar  (dua dari kiri) usai berdiskusi Minggu (2/9) di kantor Bawaslu Kabupaten Magelang. (IST)

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang memutuskan meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi, untuk dapat menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 dinilai sebagai keputusan yang benar dan sesuai. Pasalnya, dalam UUD 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur pelarangan kepada narapidana kasus koroptur.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, Minggu (2/9) kemarin, di sela kunjungan kerjanya ke Bawaslu Kabupaten Magelang, mengungkapkan, pelarangan kepada mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar calon anggota legislatif akan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pemilu.

“Terkait kasus soal mantan napi koruptor ini kami rasa sudah tepat, karena  kami bekerja sesuai UU, dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009, 2014 dan 2015. Eks napi korupsi tetap diperbolehkan mendaftar calon anggota legislatif,” kata Fritz.

Fritz menuturkan, para mantan napi kasus koruptor pun dapat mendaftar, jika telah menyelesaikan hukumannya, dan berkewajiban mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.

Fritz mengungkapkan, dana rakyat adalah dana yang harus dilindungi dan korupsi adalah salah satu masalah besar yang ada di Indonesia. Namun demikian, Fritz menyebutkan, terdapat hak individu, hak perorangan, baik untuk mantan narapidana atau masyarakat pada umumnya yang juga dilindungi UUD dan UU.

Ditegaskan, lembaga penegak hukum seperti KPK saja, juga sangat selektif dalam mengajukan penambahan hukuman kepada napi koruptor, yaitu pencabutan hak politik. Bahkan, menurut Fritz, dari ratusan pelaku korupsi yang dihukum, hanya tiga orang saja yang hak politiknya dicabut yakni Anas Urbaningrum, Ratu Atut Chosiyah, dan Akil Mochtar.

Meskipun demikian, terkait dengan pencabutan hak politik, Fritz mengaku masih sangat dimungkinkan sebagaimana sesuai ketentuan pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yakni hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Namun ingat pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan. Bawaslu bekerja untuk menegakkan keadilan pemilu. Sekarang kami serahkan kepada masyarakat untuk menilainya kenapa Bawaslu memutuskan demikian,” beber Fritz.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh, mengatakan, pihaknya terus menerima tekanan dari sebagian masyarakat terkait keputusan tersebut. Namun demikian, Habib memastikan, apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh Bawaslu, sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (had/lis)