33 C
Semarang
Jumat, 3 Juli 2020

Bawaslu Klaim Sesuai Aturan

Keputusan Mantan Napi Koruptor Boleh Nyaleg

Another

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru...

RADARSEMARANG.COM, MUNGKID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI yang memutuskan meloloskan para mantan narapidana kasus korupsi, untuk dapat menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 dinilai sebagai keputusan yang benar dan sesuai. Pasalnya, dalam UUD 1945 dan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur pelarangan kepada narapidana kasus koroptur.

Komisioner Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar, Minggu (2/9) kemarin, di sela kunjungan kerjanya ke Bawaslu Kabupaten Magelang, mengungkapkan, pelarangan kepada mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar calon anggota legislatif akan bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pemilu.

“Terkait kasus soal mantan napi koruptor ini kami rasa sudah tepat, karena  kami bekerja sesuai UU, dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009, 2014 dan 2015. Eks napi korupsi tetap diperbolehkan mendaftar calon anggota legislatif,” kata Fritz.

Fritz menuturkan, para mantan napi kasus koruptor pun dapat mendaftar, jika telah menyelesaikan hukumannya, dan berkewajiban mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana.

Fritz mengungkapkan, dana rakyat adalah dana yang harus dilindungi dan korupsi adalah salah satu masalah besar yang ada di Indonesia. Namun demikian, Fritz menyebutkan, terdapat hak individu, hak perorangan, baik untuk mantan narapidana atau masyarakat pada umumnya yang juga dilindungi UUD dan UU.

Ditegaskan, lembaga penegak hukum seperti KPK saja, juga sangat selektif dalam mengajukan penambahan hukuman kepada napi koruptor, yaitu pencabutan hak politik. Bahkan, menurut Fritz, dari ratusan pelaku korupsi yang dihukum, hanya tiga orang saja yang hak politiknya dicabut yakni Anas Urbaningrum, Ratu Atut Chosiyah, dan Akil Mochtar.

Meskipun demikian, terkait dengan pencabutan hak politik, Fritz mengaku masih sangat dimungkinkan sebagaimana sesuai ketentuan pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yakni hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

“Namun ingat pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan. Bawaslu bekerja untuk menegakkan keadilan pemilu. Sekarang kami serahkan kepada masyarakat untuk menilainya kenapa Bawaslu memutuskan demikian,” beber Fritz.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang M Habib Shaleh, mengatakan, pihaknya terus menerima tekanan dari sebagian masyarakat terkait keputusan tersebut. Namun demikian, Habib memastikan, apa yang dikerjakan dan diputuskan oleh Bawaslu, sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (had/lis)

Latest News

Marah Besar

Berita besar minggu ini adalah tentang marah besar. Yang marah seorang presiden: Pak Jokowi. Yang dimarahi anak buahnya sendiri:...

Mystic Janine

Pembaca Disway-lah yang minta saya menulis ini: penyanyi Jamaika lagi ter-lockdown di Bali. Tentu saya tidak menulis tentang musik reggae-nya Jamaika --saya tidak ahli musik. Saya hanya...

Tanpa Pemerintahan

Maka lahirlah wilayah baru ini. Tanpa pemerintahan. Di Amerika Serikat. Tepatnya di kota Seattle, di negara bagian Washington. Wilayah baru itu diproklamasikan tanggal 8 Juni...

Tambah Puyeng, Suami Nganggur

RADARSEMARANG.COM, LADY Sandi, 38, harus siap menanggung beban dua kali lebih besar setelah menjatuhkan talak suaminya. Bukan tanpa alasan, John Dori, 45, yang gagah...

Tiga Bersamaan

Tiga orang hebat ini punya ide yang mirip-mirip. Hafidz Ary Nurhadi di Bandung, dr Andani Eka Putra di Padang dan Fima Inabuy di Kupang,...

More Articles Like This

- Advertisement -

Must Read

Mahasiswa Kiryu University of Japan Kunjungi UKSW

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA - Delapan mahasiswa keperawatan dari Kiryu University of Japan melakukan kunjungan ke kampus Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Rombongan yang didampingi oleh...

Mahesa Jenar Belum Habis

BANDUNG – Meski harus mengakui keunggulan Persebaya 1-0 pada laga perdana Grup Y babak  delapan besar Liga 2, namun tim PSIS Semarang masih memiliki...

Awal Februari 4 Pasar Optimal

SEMARANG - Dinas Perdagangan Kota Semarang menargetkan sejumlah pasar yang telah direvitalisasi sudah berfungsi optimal awal Februari 2017. Artinya pedagang sudah masuk ke bangunan...

Olahraga Bikin Pikiran Fresh

Berolahraga bukan hanya membuat badan sehat. Bagi Yohanes Kurniawan, dengan berolahraga bisa membuat pikiran menjadi fresh. Dia memiliki hobi olahraga yang cukup simpel yakni...

Dewan Minta KPU Tingkatkan Partisipasi Publik

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala...

Hobi Bawa Keberuntungan

MEMILIKI hobi merias wajah sejak SMA, membawa keberuntungan Devina Putri Ardyanti. Gadis kelahiran Tangerang, 20 Mei 1994 yang baru lulus dari jurusan teknik, DIII...