Tiga Penipu Masuk Undip Divonis Berbeda

140

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Putusan berbeda dijatuhkan terhadap tiga terdakwa kasus penipuan terhadap Muslimin Ahmad, dengan modus bisa meloloskan masuk Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) Semarang lewat jalur khusus tanpa prosedur pada 2015.

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang dipimpin, Antonius Widijantono menilai ketiga  terdakwa dianggap terbukti melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penipuan. Adapun putusannya, terdakwa Yunie Suharwati alias Ayu Binti Harsoyo divonis pidana 10 bulan penjara. Sedangkan dua terdakwa lainnya, yakni  Ermin Sri Giarsih binti Soewandi dan Supriyanto bin Supardi masing-masing dipidana 7 bulan penjara.

“Benar vonisnya demikian dan memang vonisnya lebih rendah dari tuntutan kami, tapi beban biaya perkara tetap sama sesuai yang kami bebankan dalam tuntutan Rp 2.500,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang, Sutardi, Kamis (30/8).

Sutardi mengatakan, sebelumnya pihaknya menuntut pidana kepada ketiga terdakwa masing-masing selama 1 tahun penjara. Terkait sejumlah saksi fakta yang sempat dikabarkan tak kunjung hadir dalam persidangan,  Sutardi mengatakan,  menjelang akhir sidang semuanya sudah hadir.

“Atas vonis itu semua pihak telah menerima. Saksi fakta juga sudah datang semua,  mereka datang dalam pemeriksaan di menit-menit akhir, para saksi fakta tersebut juga sudah menerangkan semua fakta yang ada di persidangan,” jelasnya.

Ketua II Forum Peduli Hukum dan Keadilan (FPHK),  Bambang Riyanto, menilai aneh tuntutan maupun putusan kasus tersebut. Sebab, sejumlah saksi fakta sempat tak kunjung hadir di persidangan, kemudian hadir di akhir sidang. Selain itu, kerugian kasusnya miliaran rupiah, namun tuntutan dan vonisnya sangat rendah. Dengan demikian, kalau dibandingkan dengan pidana lainnya, sangat jauh dari rasa keadilan.

“Melakukan penipuan Rp 1,5 miliar hanya divonis 10-7 bulan. Coba bandingkan dengan kasus yang pernah dialami Pak Ong Budiono (Ketua RT 2 di Karangayu) dituntut jaksa 5 tahun penjara, padahal hanya karena menarik iuran RT ratusan ribu rupiah. Maka letak keadilan aparat penegak hukum dipertanyakan,”tandasnya. (jsk/aro)