Sejumlah warga Demak usai menjalani sidang gugatan Pilperades Demak, yang dilangsungkan di PTUN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Sejumlah warga Demak usai menjalani sidang gugatan Pilperades Demak, yang dilangsungkan di PTUN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)Sejumlah warga Demak usai menjalani sidang gugatan Pilperades Demak, yang dilangsungkan di PTUN Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Perjuangan dua warga Desa Jali, Bonang, Kabupaten Demak, Musafid dan Fitria Thyastiani Hadi, berhasil memenangkan gugatan melawan Kepala Desa Jali, Mustafid, karena menerbitkan Surat Keputusan (SK) nomor 141/06 tahun 2018, tentang Pengangkatan Ahadun sebagai perangkat desa dalam jabatan Sekdes Jali pada 14 Maret lalu. Keduanya sengaja menggugat, karena menduga dalam perekrutan perangkat desa ada kecurangan.

Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, yang dipimpin Herry Wibawa, mengabulkan gugatan penggugat, kemudian menyatakan batal dan tidak sah SK nomor: 141/06 tahun 2018 tersebut.

“Mewajibkan kepada tergugat (Kades Jali) agar mencabut SK tersebut dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul,” kata Herry Wibawa, dalam petikan amar putusannya, Jumat (31/8).

Usai sidang, kuasa hukum kedua penggugat (Musafid dan Fitria), Muhtar Hadi Wibowo meminta para pihak menghormati putusan tersebut. Pihaknya juga mendesak agar tergugat segera mengeksekusi putusan tersebut.

Muhtar juga menyebutkan, SK yang diterbitkan Kades Jali tersebut berisi tindakan hukum tata usaha, yakni terbitnya objek gugatan. Selain itu, dikarenakan tergugat merupakan badan atau TUN, yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undagan yang berlaku, sehingga keputususannya telah merugikan kliennya. Hal itu, telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU nomor 9 tahun 2004, tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN.  “Atas putusan ini, tentunya kami menerima, kami nilai rasa keadilan sudah ada,” kata Muhtar Hadi Wibowo.

Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (ISNU) Demak, Muhammad Ali Maskun, yang turut menghadiri putusan tersebut,  mengimbau agar para pihak bisa legowo dan menerima putusan. Pihaknya juga meminta para pihak menghentikan perselisihan serta mengendepankan musyawarah mufakat sesuai kulyur budaya, dimana Demak sebagai kota wali.

“Apalagi anggota kami, juga banyak yang terpilih, banyak pula yang gagal dan semua tetap kami ayomi, sehingga semua pihak harus menghormati putusan,”jelasnya.

Terpisah, kuasa hukum Kades Jali, Sofian Hakim melalui Yanuaria, menyatakan bakal banding atas putusan tersebut. Pihaknya menilai ada kejanggalan, karena sejak awal panitia perekrutan perangkat desa telah memberikan selebaran dan pernyataan. Namun demikian Yanuaria mengaku tidak masuk dalam tim kuasa hukum di kasus Kades Jali, melainkan menangani gugatan Pilperades Demak lainnya.

“Putusannya yang kami ketahui, majelis hanya membatalkan obyeknya sengketa saja, yakni SK nomor: 141/06 tahun 2018, jadi tidak semua permohonan penggugat dikabulkan, yang jelas akan banding,” jelasnya. (jks/zal)