Joko Purnomo (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Joko Purnomo (SIGIT ANDRIANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang merekomendasikan KPU setempat meloloskan satu bakal calon legislatif (bacaleg) mantan terpidana korupsi. Bacaleg ini sebelumnya oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo, menjelaskan, pengajuan sengketa ke Bawaslu terkait hal ini memang terjadi di beberapa wilayah di Jateng, seperti di Wonosobo, Blora, Rembang, dan di tingkat Jawa Tengah. Hanya saja, khusus Rembang, sengketa ini sudah sampai pada putusan.

”Setelah mediasi gagal, kemudian dari ajudikasi putusannya meloloskan gugatan parpol. Bacaleg yang kita TMS-kan itu direkomendasikan untuk dimasukkan kembali ke DCS,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Joko mengatakan, sikap KPU Provinsi maupun Kabupaten Rembang mengenai putusan ini adalah menindaklanjuti, dengan catatan menunggu arahan dan petunjuk KPU RI. Sebab, bagaimanapun KPU harus mematuhi PKPU No 20 Tahun 2018 yang sudah diundangkan. ”Banyak kasusnya, kalau langsung ditindaklanjuti KPU berpotensi melanggar PKPU,” jelasnya.

”Sehingga, besok (hari ini, Red) kita minta KPU Rembang menjawab putusan ini yang isinya menunggu KPU RI. Karena kita wajib menaati PKPU,” imbuhnya.

Pengamat politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono, melihat keputusan Bawaslu didasarkan pada UU Pemilu bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri asalkan menyatakan bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Dengan dasar ini, ia katakan, putusan Bawaslu tidaklah melanggar hukum. Justru memperkuat UU yang ada.

”Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah komitmen moralitas politik terhadap calon dari narapidana tersebut. Sebab, pertanyaannya adalah, kalau mantan narapidana boleh masuk jadi caleg, apakah tidak ada yang lebih baik?” katanya setengah bertanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, selain UU pemilu yang tidak melarang narapidana, standing position Bawaslu dalam hal ini adalah mengenai hak politik warga negara, di mana setiap orang memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

”Kemudian bahwa orang yang selesai menjalani proses di lembaga pemasyarakatan, dan kembali menjadi masyarakat kan sudah normal. Saya kira itu yang menjadi standing position Bawaslu,” ujarnya.

Mengenai dampak yang paling memungkinkan, karena penyelenggara memberikan peluang, maka masyarakatlah yang harus memberikan perlawanan. Caranya, dengan tidak memilih caleg yang bermasalah tersebut.  ”Sebaiknya masyarakat, walaupun diloloskan Bawaslu, jangan dipilih mantan narapidana itu. Sebagai sebuah tindakan politik,” tegasnya.  (sga/aro)