DISEGEL: Tim yustisi Bapenda Kota Semarang memasang spanduk pengumuman belum membayar PBB di depan Hotel Semesta Semarang, kemarin. (kanan) Tim yustisi berdialog dengan pengelola Hotel Semesta. (ADITYO DWI/Jawa Pos Radar Semarang)
DISEGEL: Tim yustisi Bapenda Kota Semarang memasang spanduk pengumuman belum membayar PBB di depan Hotel Semesta Semarang, kemarin. (kanan) Tim yustisi berdialog dengan pengelola Hotel Semesta. (ADITYO DWI/Jawa Pos Radar Semarang)
Bapenda Kota Semarang melakukan penyegelan salah satu hotel di Kawasan Kranggan, yang telah menunggak pajak PBB.

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sejumlah pengusaha di Kota Semarang ternyata tidak taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Bahkan dalam operasi yustisi yang dilakukan petugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Kamis (30/8) kemarin, diketahui Hotel Semesta menunggak PBB hingga Rp 600 juta.  Jumlah itu dari total tiga tahun hotel berkonsep syariah di Jalan KH Wahid Hasyim Kelurahan Bangunharjo, Semarang Tengah ini tidak membayar PBB.

Selain Hotel Semesta, operasi yustisi juga dilakukan di tiga lokasi berbeda. Yakni, SPBE Jalan Walisongo, serta sejumlah tempat usaha di Jalan Majapahit dan Jalan Teuku Umar.  Total dari keempat lokasi ini, Bapenda menemukan adanya tunggakan PBB mencapai Rp 900 juta. Petugas yustisi Bapenda pun memasang spanduk besar berisi pengumuman jika pemilik tanah dan bangunan tersebut belum membayar PBB.

Operasi yustisi ini dilakukan mengingat Jumat (31/8) hari ini merupakan hari terakhir pembebasan denda PBB yang sudah berlangsung sejak 1 Agustus lalu, di mana setiap wajib pajak dibebaskan dari denda PBB yang belum dibayar di tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang, Saryono, menyampaikan, pihaknya sudah pernah melakukan operasi yustisi ke hotel tersebut. Saat itu, pengelola hotel mengirimkan surat pernyataan kesanggupan melunasi tunggakan PBB. Namun nyatanya hingga operasi yustisi tersebut dilakukan, belum ada pelunasan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

“Beberapa waktu lalu kami sudah pernah melakukan operasi yustisi serupa, saat itu mereka membuat surat keterangan yang mengatakan jika mereka sanggup untuk membayar PBB. Namun sampai sekarang belum ada pelunasan, makanya kami kembali melakukan operasi yustisi mengingat tanggal 31 Agustus besok (hari ini) terakhir pemutihan denda PBB,” kata Saryono kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menambahkan, Bapenda Kota Semarang akan melakukan tindakan tegas apabila dalam jangka waktu 3 bulan para wajib pajak tidak kunjung melunasi PBB. Bapenda akan menutup dan menonaktifkan operasional tempat-tempat yang belum melunasi PBB.

“Kami akan beri toleransi waktu 3 bulan, apabila dalam jangka waktu tersebut pihak yang bersangkutan belum melunasi PBB, maka Bapenda akan lakukan tindakan tegas dengan cara membekukan tempat-tempat tersebut dan menggandeng Satpol PP sebagai penegak Perda,” tegas Saryono.

Saat ini, Bapenda Kota Semarang memang sedang mengejar target pendapatan dari sektor PBB. Pada 2018 ini ditargetkan mencapai angka Rp 364,5 miliar. Namun hingga Agustus ini, target tersebut baru mencapai 68 persen. Karenanya, Bapenda akan secara rutin mengadakn operasi yustisi dan sosialisasi kepada masyarakat agar target itu bisa tercapai.

Saat koran ini mengonfimasi dengan para wajib pajak di keempat lokasi tersebut, tidak ada satupun pihak yang mau memberikan komentar terkait tunggakan pajak itu. Hanya salah seorang karyawan Hotel Semesta bernama Asep menegaskan pihaknya akan segera membayar tunggakan PBB tersebut. “Besok (hari ini) akan kami bayar,” katanya.  (cr2/aro)