Windari Dituntut 6 Tahun

Kasus Pungli BPN Kota Semarang

244
DITUNTUT MAKSIMAL: Terdakwa kasus pungli BPN Kota Semarang, Windari Rochmawati, berkonsultasi dengan kuasa hukumnya saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DITUNTUT MAKSIMAL: Terdakwa kasus pungli BPN Kota Semarang, Windari Rochmawati, berkonsultasi dengan kuasa hukumnya saat sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati, dituntut hukuman maksimal. Terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp 597 juta itu dituntut hukuman pidana 6 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang. Tuntutan maksimal itu dibacakan oleh JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (27/8).

Dalam tuntutannya, jaksa Kejari Kota Semarang, Zahri Aeniwati, Steven Lazarus, dkk, menyatakan terdakwa Windari terbukti menyakinkan dan bersalah melanggar pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,  jo pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 Penuntut Umum (PU).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Windari dengan pidana 6 tahun penjara, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan membayar denda Rp 200 juta subsider 5 bulan kurungan,”kata Zahri Aeniwati dkk, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo, didampingi dua hakim anggota Sastra Rasa dan Sinintya Sibarani.

Dalam pertimbangannya, jaksa menyebutkan, hal-hal memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan hal meringankan, terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum. Dalam sidang yang sudah memasuki masa akhir tersebut, dilakukan pemantauan langsung oleh Komisi Yudisial (KY). Pemantauannya dipimpin langsung oleh Plt Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Jawa Tengah, Muhammad Farhan, didampingi sejumlah mahasiswa magang.

Usai sidang, kuasa hukum Windari, HD Djunaedy dan Andreas Hariyanto, menyatakan akan mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya. Sedangkan terkait keterlibatan pelaku lain dalam perkara tersebut, pihaknya tidak banyak mengkritisi. Ia beralasan hanya fokus pada keterlibatan kliennya.

“Pelaku lain, kami tidak di ranah itu, intinya dalam kasus ini pemberian uang tersebut tidak ada unsur memaksa,”kata HD Djunaedy dan Andreas Hariyanto.

Dalam kasus tersebut, memang cukup banyak kejanggalan, karena hingga sekarang belum ada pelaku lain yang ditetapkan. Padahal ada 3 orang lainnya, yang turut diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Ketiganya adalah Kepala Kantor Pertanahan Semarang saat itu, Sriyono, ditambah dua pegawai honorer BPN Semarang, Jimmy dan Fahmi. Bahkan dalam persidangan juga berulang kali terungkap, sejumlah notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang dihadirkan sebagai saksi memberikan uang percepatan (fee), karena saling menguntungkan. Anehnya lagi, sejumlah notaris dan PPAT kondang asal Semarang, luput dalam pemeriksaan saksi. Seperti Prof DR Liliana Tedjosaputro SH MH MM, Wiwik Suhartiwi SH MH dan Siva Rosadina SH.

Sekretaris Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Semarang, Okky Andaniswari, berharap dalam kasus BPN Semarang tersebut, majelis hakim menggunakan kewenangannya dalam memutus sesuai fakta persidangan dan keyakinannya memberikan pemidanaan, sehingga tidak terpacu dalam tuntutan JPU. Pihaknya berharap dalam putusannya, pasal 55 KUHP nantinya disertakan, mengingat dalam kasus itu banyak yang seharusnya turut terlibat.

 Hakim dapat memutus (vonis) lebih tinggi atau lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang. Dalam kasus itu, ada unsur saling menguntungkan dan dilakukan rutin tidak hanya sekali. Sehingga oknum notaris dan PPAT, seharusnya juga diseret, karena janggal kalau dikatakan terpaksa, mengingat terus-menerus,”tandasnya.

Dijelaskannya, aspek pidana pasal 55 KUHP tersebut, yakni orang yang menyuruh dan orang yang melakukan suruhan itu. Sehingga keduanya dimintai pertanggungjawaban pidana. Ia juga menyebutkan, di dalam sumpah dan janji jabatan notaris jelas disebutkan 5 poin besar. Di antaranya,  akan menjalani jabatan secara jujur, amanah, mandiri, saksama, dan tidak berpihak. Akan setia dan patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UU tentang jabatan notaris, Pancasila dan UUD 1945, serta peraturan UU lainnya. Selain itu, lanjut Okky, ada juga siap merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan dan isi akta, siap menjaga sikap, perilaku dan tingkah laku, serta akan menjalani kewajiban berdasarkan kode etik kehormatan, profesi, martabat, dan pertanggungjawaban sebagai notaris.

Point penting lainnya, menyatakan saat diangkat dalam jabatan tersebut, berdasarkan nama atau dalih apapun, baik secara tidak langsung maupun langsung, tidak akan memberikan dan tidak akan pernah  menjanjikan apapun kepada siapapun. “Jadi, aneh kalau pasal 55 tidak disertakan, kami berharap penyidik kejaksaan bisa melihat secara objektif fakta persidangan. Bagaimanapun pemberian tidak berlangsung sekali, melainkan berkali-kali, jadi ada unsur saling menguntungkan, sehingga tidak tepat kalau alasan terpaksa,”tegas Okky.

Seperti diketahui, Windari Rochmawati didakwa menerima uang Rp 597 juta yang merupakan pungutan di luar biaya resmi pengurusan dokumen agraria di Ibu Kota Jawa Tengah itu. Pungutan liar tersebut antara lain berasal dari 169 pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Pungutan tersebut dilakukan terdakwa pada kurun waktu Oktober 2017 hingga Februari 2018. Terdakwa mengurusi bagian pengecekan dan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Besaran biaya yang dibebankan dari pengurusan dokumen agraria tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai penerimaan negara bukan pajak.
Selain itu, biaya yang harus dikenakan tersebut harus dibayarkan melalui bank yang sudah ditunjuk. (jks/aro)